BANGKALAN, BacaJatim.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menyiapkan sistem electronic presence (e-presensi) dengan mekanisme presensi acak bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai 2027.

Sistem ini dirancang untuk memperketat pengawasan kedisiplinan pegawai, terutama dalam memastikan kehadiran dan kepatuhan terhadap jam kerja.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kabupaten Bangkalan, Ari Murfianto, menjelaskan bahwa sistem tersebut memungkinkan pegawai menerima notifikasi untuk melakukan presensi pada waktu yang tidak ditentukan sebelumnya.

Setelah notifikasi muncul, pegawai diberi waktu sekitar 10–15 menit untuk melakukan presensi. Mekanisme ini diharapkan dapat mencegah pegawai yang hanya melakukan presensi pada pagi hari, tetapi kemudian meninggalkan tempat kerja tanpa keterangan yang jelas.

“Nanti bisa muncul notifikasi jam 11 atau setengah 2. Setelah notifikasi muncul, pegawai diberi waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk melakukan presensi,” ujar Ari, Rabu (28/10/2026).

Ia mengatakan, ketidakpatuhan terhadap presensi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan akan menjadi bahan evaluasi kinerja pegawai.
Meski demikian, penerapan sistem tersebut tetap mempertimbangkan karakteristik pekerjaan dan tugas kedinasan masing-masing ASN, termasuk pegawai yang harus bekerja di lapangan.

Pegawai yang bertugas di pasar atau lokasi pelayanan tertentu, misalnya, dapat melakukan presensi di tempat penugasan tanpa harus kembali ke kantor pusat.

“Kalau bertugas di pasar, misalnya, presensinya bisa di lokasi pasar tersebut. Jadi tidak harus kembali ke kantor untuk melakukan presensi,” jelasnya.

Menurut Ari, pengaturan jam kerja dan lokasi presensi bagi pegawai lapangan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perangkat daerah, dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Selain menyiapkan sistem pengawasan kedisiplinan melalui e-presensi, Pemkab Bangkalan juga memperkuat komitmen aparatur melalui pengambilan sumpah terhadap 321 pegawai negeri sipil (PNS).

Dari total peserta, sebanyak 114 orang merupakan PNS baru yang terhitung mulai 1 Oktober 2026. Sebanyak 99 orang di antaranya menduduki jabatan fungsional sesuai dengan formasi saat mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

“Yang mengambil sumpah PNS ini sebanyak 321 orang. Terdiri dari 114 PNS baru per 1 Oktober kemarin. Dari 114 orang itu, sebanyak 99 menduduki jabatan fungsional,” kata Ari.

Ia menjelaskan, pengambilan sumpah tersebut tidak hanya diikuti PNS baru. Sejumlah pegawai yang telah lama diangkat menjadi PNS juga mengikuti kegiatan karena belum memiliki atau belum tercatat menerima dokumen sumpah PNS.

BKPSDA Bangkalan, lanjut Ari, tetap membuka fasilitasi bagi pegawai yang belum menjalani pengambilan sumpah berdasarkan usulan dari perangkat daerah terkait.

“Kalau ada teman-teman yang sudah lama diangkat menjadi PNS, kemudian setelah membuka berkas ternyata merasa belum disumpah, nanti akan kita fasilitasi kembali. Jika ada usulan dari perangkat daerah, akan kita fasilitasi,” ujarnya.

Ari menegaskan, pengambilan sumpah merupakan bentuk komitmen PNS dalam menjalankan kewajiban sebagai aparatur negara, menaati peraturan, serta memberikan pelayanan secara profesional kepada masyarakat.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.