SURABAYA, BacaJatim.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur menggelar sosialisasi perdana terkait Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH), Jumat (13/6/2025). Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini menjadi langkah awal dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permenkomdigi) Nomor 9 Tahun 2025.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pejabat fungsional Pranata Humas dan pejabat pembina kepegawaian dari seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Sosialisasi bertujuan memperkuat pemahaman teknis dan administratif bagi para aparatur sipil negara yang bertugas di bidang kehumasan.

Permenkomdigi No. 9 Tahun 2025 hadir sebagai payung hukum baru yang memperjelas arah pengembangan karier, profesionalisme, serta indikator kinerja JFPH. Aturan ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2023, yang mendorong tiap instansi menyusun juklak dan juknis jabatan fungsional.

Sherlita Ratna Dewi Agustin, Kepala Dinas Kominfo Jatim, menegaskan pentingnya sosialisasi ini dalam mempercepat adaptasi atas regulasi terbaru. “Kami berharap seluruh pranata humas bisa memahami isi regulasi ini secara komprehensif dan menjadikannya acuan dalam pelaksanaan tugas di instansi masing-masing,” kata Sherlita saat membuka kegiatan.

Selain menjadi pedoman teknis, Juklak dan Juknis JFPH juga mencakup penghitungan kebutuhan jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi. Hal ini dinilai penting untuk memastikan keberadaan JFPH sesuai kebutuhan organisasi dan memiliki kompetensi yang terstandar secara nasional.

Andi Muslim, Ketua Tim Penyusun Kebijakan Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kementerian Komdigi, menyebut bahwa penyusunan regulasi ini melibatkan banyak pihak dan dilakukan melalui proses panjang. “Kami menyambut baik inisiatif Jawa Timur yang cepat dalam menyosialisasikan aturan ini. Ini bisa jadi contoh untuk daerah lain,” ujarnya.

Materi yang disampaikan dalam sosialisasi dikemas dalam bentuk paparan langsung dan diskusi interaktif. Peserta diberi ruang untuk memahami isi regulasi, bertanya seputar penerapannya, serta menyampaikan kendala yang mungkin dihadapi di lapangan.

Rommy Perdana Putra, Ketua Ikatan Pranata Humas (Iprahumas) Jawa Timur, juga mengajak seluruh peserta untuk bergabung aktif dalam organisasi profesi tersebut. “Iprahumas adalah bagian penting dari struktur penguatan kompetensi JFPH. Sesuai Permenkomdigi, keanggotaan dalam organisasi ini menjadi bagian dari tanggung jawab profesional,” katanya.

Sosialisasi ini sekaligus mempertegas posisi pranata humas sebagai ujung tombak komunikasi publik pemerintah. Dengan panduan regulasi yang lebih sistematis, peran mereka diharapkan lebih tajam dan selaras dengan kebutuhan informasi masyarakat yang semakin kompleks.

Ke depan, Diskominfo Jatim berkomitmen terus melakukan pembinaan dan pendampingan teknis terhadap seluruh pranata humas di daerah. Harapannya, kualitas pelayanan informasi publik di Jawa Timur semakin transparan, responsif, dan terpercaya.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.