SUMENEP, BacaJatim.com – Polemik di RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep kian memanas. Setelah gagal melakukan audiensi terbuka dengan pihak rumah sakit, Himpunan Pemuda Madura (HIPMA) mengumumkan rencana aksi demonstrasi besar-besaran pada Senin, 30 Juni 2025.

Hal ini disampaikan Dayat, tokoh muda HIPMA, yang kecewa berat atas sikap Direktur RSUD yang dinilai enggan bertanggung jawab atas desakan publik. Ia menilai gagalnya audiensi bukan karena kelalaian pihak masyarakat, namun karena sikap tertutup dari pimpinan rumah sakit.

“Sikap menghindar dari Direktur RSUD sangat disayangkan. Kami sudah sabar menunggu klarifikasi, tapi tidak ada niat baik dari manajemen. Senin kami akan turun,” tegas Dayat, Kamis (26/6/2025).

Rencana aksi akan difokuskan ke Kantor Pemkab Sumenep sebagai simbol pertanggungjawaban tertinggi atas RSUD. HIPMA menyebut, ini adalah puncak dari akumulasi kekecewaan publik terhadap dugaan praktik kotor di tubuh rumah sakit.

Dalam aksinya nanti, massa akan membawa spanduk, poster, dan dokumen dugaan pelanggaran. Beberapa isu utama yang akan disuarakan mencakup: dugaan mafia jaspel (jasa pelayanan), keberadaan pegawai siluman, serta penggajian ganda.

Salah satu tuntutan keras HIPMA adalah agar Bupati Sumenep segera mencopot Direktur RSUD. Menurut Dayat, seorang pemimpin lembaga publik semestinya tidak bersembunyi di balik izin atasan hanya untuk menolak klarifikasi.

“Kalau memang tidak siap menghadapi kritik publik, sebaiknya mundur saja. Jangan jadikan jabatan sebagai pelindung dari tanggung jawab moral,” ujar Dayat dalam pernyataannya.

Sebelumnya, publik dikejutkan dengan pesan WhatsApp dari Direktur RSUD yang menyatakan tak bisa memberikan pernyataan tanpa izin Bupati. Pesan itu beredar luas dan menimbulkan reaksi keras dari masyarakat.

“Maaf untuk sementara saya tidak bisa melayani per personal atau per kelompok… InsyaAllah jika sudah dapat ijin dari bupati akan saya temui,” bunyi kutipan pesan tersebut.

Sikap itu dinilai banyak pihak sebagai bentuk penghindaran dan indikasi lemahnya independensi Direktur RSUD dalam mengambil keputusan. HIPMA menilai, RSUD semestinya transparan karena menyangkut pelayanan dasar masyarakat.

Dalam aksinya, HIPMA akan mengajak elemen mahasiswa dan organisasi masyarakat lainnya. Mereka juga mendesak DPRD Sumenep menggunakan hak pengawasannya untuk segera memanggil manajemen RSUD dan membongkar dugaan penyimpangan.

Aksi akan dimulai pukul 09.00 WIB dengan titik kumpul di Taman Bunga Sumenep. Surat pemberitahuan aksi sudah dilayangkan ke pihak kepolisian. HIPMA memastikan aksi digelar damai dan sesuai aturan hukum yang berlaku.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.