SUMENEP, BacaJatim.com – RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep tengah diterpa berbagai persoalan serius yang mengundang reaksi keras dari publik. Polemik beruntun di rumah sakit milik pemerintah daerah ini tidak hanya mengguncang internal institusi, tetapi juga mencoreng nama baik Bupati Sumenep di mata masyarakat.
Sorotan utama datang dari ketimpangan pembagian Jasa Pelayanan (Jaspel) antar pegawai. Dokter spesialis dikabarkan bisa menerima puluhan hingga ratusan juta rupiah per bulan, sedangkan pegawai non-medis seperti perawat, sopir ambulans, hingga cleaning service hanya mendapatkan belasan atau bahkan di bawah satu juta rupiah.
“Waktu pandemi kami semua kerja siang malam. Tapi sekarang kami seperti tak dianggap,” ungkap salah satu pegawai RSUD yang enggan disebutkan namanya.
Situasi ini memicu keresahan dan krisis moral di kalangan pegawai. Beberapa di antaranya bahkan mengaku mulai mengalami tekanan psikis dan mempertimbangkan untuk resign. Sistem pembagian Jaspel yang dinilai tidak adil dianggap sebagai bentuk arogansi manajemen rumah sakit.
Gejolak internal tersebut akhirnya meluas ke ruang publik. Di media sosial, tagar dan unggahan kritis terhadap RSUD Sumenep terus bermunculan. Banyak warga menyoroti sikap pasif Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, yang dinilai belum menunjukkan langkah tegas terhadap manajemen rumah sakit.
“Kalau Bupati terus diam, rakyat bisa kehilangan kepercayaan. Ini bukan soal internal RSUD saja, tapi menyangkut pelayanan dasar masyarakat,” kata Dayat, salah satu warga Sumenep.
Selain masalah internal, mutu pelayanan RSUD juga menjadi sorotan tajam. Banyak pasien BPJS mengaku mendapatkan perlakuan diskriminatif dibanding pasien umum. Salah satu keluhan yang mencuat adalah pasien BPJS sering dipindah-pindah dengan dalih kamar penuh, meski kenyataannya masih ada ruangan kosong.
Laporan dari Ombudsman RI wilayah Jawa Timur mencatat adanya lonjakan pengaduan terkait keterlambatan tindakan medis dan diskriminasi pelayanan di RSUD Sumenep dalam enam bulan terakhir. Kondisi ini memperburuk citra rumah sakit di mata masyarakat.
Yang lebih ironis, rumah sakit ini menerima anggaran fantastis dari APBD. Pada tahun 2024 saja, RSUD dr. H. Moh. Anwar mendapatkan alokasi dana lebih dari Rp150 miliar. Namun dana besar itu tidak sebanding dengan mutu layanan yang diberikan.
Aktivis dan kelompok masyarakat sipil mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Inspektorat Kabupaten segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan RSUD, termasuk Jaspel dan pengadaan alat kesehatan.
Beberapa organisasi kepemudaan bahkan berencana menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati sebagai bentuk protes terhadap kondisi RSUD dan lambannya respon pemerintah daerah. Mereka menuntut reformasi total dalam tubuh manajemen rumah sakit.
Hingga berita ini diturunkan, Bupati Sumenep belum memberikan pernyataan resmi. Sikap diam ini dinilai memperpanjang polemik dan memperdalam krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.

