SUMENEP, BacaJatim.com – Seorang Kepala Desa (Kades) di wilayah Kabupaten Sumenep, Madura, diduga terlibat aktif dalam produksi dan peredaran rokok ilegal. Oknum Kades berinisial SK itu disebut memproduksi dua merek rokok tanpa cukai, yakni San Marino dan Manchester, dari sebuah gudang tersembunyi di jalur strategis Lenteng–Kapedi.
Temuan ini sontak memicu keprihatinan publik. Bagaimana tidak, sosok yang seharusnya menjadi teladan dan pelayan masyarakat, justru memanfaatkan jabatannya untuk menjalankan aktivitas yang merugikan negara secara finansial dan moral secara sosial.
Menurut warga setempat, aktivitas produksi rokok ilegal tersebut telah berlangsung cukup lama. Lokasi produksi awalnya tersembunyi, namun kini berpindah ke pinggir jalan raya, yang ironisnya justru membuat aktivitas ilegal tersebut lebih terbuka namun tetap lolos dari pantauan aparat.
“Produksi itu sudah sejak lama, cuma dulu di lokasi yang agak tertutup. Sekarang malah lebih dekat jalan besar,” ujar Dayat, warga sekitar yang mengaku mengetahui aktivitas gudang tersebut.
Merek San Marino dan Manchester yang diproduksi tanpa pita cukai tersebut dijual murah, hanya Rp 13 ribu per bungkus. Meski murah, desain kemasan tetap rapi dan menarik, menyaingi produk legal. Namun sayangnya, seluruh produksi dan distribusinya tak menyumbang sepeser pun pada penerimaan negara.
Dugaan keterlibatan oknum kepala desa dalam industri rokok ilegal tentu mencoreng integritas pemerintahan desa. Selain berpotensi melanggar hukum pidana, hal ini juga memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin di tingkat akar rumput.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tengah gencar menggulirkan kampanye “Gempur Rokok Ilegal”. Namun realitas di lapangan seakan menunjukkan bahwa yang seharusnya ditindak justru berasal dari lingkaran pejabat publik sendiri.
Upaya konfirmasi yang dilakukan redaksi kepada SK belum membuahkan hasil. Pesan dan panggilan melalui sambungan WhatsApp tidak direspons. Tidak ada penjelasan atau bantahan resmi dari yang bersangkutan hingga berita ini diterbitkan.
Aktivis antikorupsi dan pengamat desa menilai bahwa praktik ini bisa menjelaskan mengapa biaya politik dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) sangat tinggi. Pasalnya, jabatan kepala desa kini dinilai berpotensi sebagai jalur pengumpulan modal, termasuk melalui aktivitas yang menyimpang dari hukum.
“Kalau kepala desa sudah ikut bermain di bisnis ilegal, jangan salahkan rakyat kalau ikut menormalisasi pelanggaran,” ujar Rizal, aktivis asal Pamekasan.
Kasus ini menjadi alarm keras bagi aparat penegak hukum dan pengawas keuangan negara. Sudah saatnya pengawasan terhadap aset dan aktivitas kepala desa diperketat agar kekuasaan di tingkat desa tidak berubah menjadi alat bisnis gelap yang merugikan publik dan negara.

