SUMENEP, BacaJatim.com – Warga Desa Langsar, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, tengah diliputi kekecewaan. Sejak tahun 2021, mereka telah membayar biaya administrasi untuk pengurusan sertifikat tanah sebesar Rp450 ribu per orang, namun hingga kini mayoritas belum menerima hasil apa pun.
Dari total 167 warga yang mendaftar dan membayar, hanya 22 orang yang telah mendapatkan sertifikat. Sisanya, sebanyak 145 orang, masih menanti kejelasan dari pemerintah desa yang dinilai lamban dan tidak transparan dalam menyampaikan perkembangan program tersebut.
Menurut pengakuan warga, program ini disosialisasikan langsung oleh perangkat desa. Dengan dalih program sertifikasi massal, warga diminta membayar uang tunai dan dijanjikan bahwa dalam waktu yang tidak lama, sertifikat akan diterbitkan.
“Awalnya kami percaya karena ini disampaikan langsung oleh pihak desa. Tapi nyatanya kami hanya dapat janji tanpa kepastian,” ungkap salah satu warga yang ikut dalam program itu.
Waktu terus berjalan, namun harapan warga tak kunjung terwujud. Beberapa kali upaya klarifikasi dilakukan ke kantor desa, namun jawaban yang diterima selalu menggantung dan tak pernah menyentuh pokok persoalan.
Warga mulai curiga, apalagi beberapa perangkat desa disebut-sebut menghindari dialog saat ditanya mengenai realisasi program tersebut. Situasi ini memicu dugaan adanya penyelewengan dana yang seharusnya digunakan untuk keperluan administrasi sertifikat.
“Kami sudah sabar, tapi kalau dibiarkan terus seperti ini, rasanya memang ada yang tidak beres. Masa iya tiga tahun tidak selesai?” kata warga lainnya dengan nada kesal.
Isu semakin panas ketika muncul dugaan bahwa dana dari warga telah digunakan untuk kepentingan pribadi kepala desa. Hal ini didasari oleh perubahan gaya hidup Kades yang dinilai tidak wajar oleh sejumlah warga.
Menanggapi hal itu, sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis hukum di Sumenep angkat suara. Mereka mendesak agar aparat hukum segera turun tangan menyelidiki dugaan penggelapan dana masyarakat yang dilakukan oknum pejabat desa.
“Ini bukan hanya masalah administrasi, tapi bisa masuk ke ranah pidana. Jika benar ada penyalahgunaan dana, pelakunya harus bertanggung jawab secara hukum,” tegas Emil, salah satu aktivis yang ikut memantau kasus ini.
Warga menyatakan akan terus memperjuangkan hak mereka. Jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan atau pengembalian uang, mereka berencana melaporkan kasus ini secara resmi ke aparat penegak hukum.

