SAMPANG, BacaJatim.com — Program Keluarga Harapan (PKH) yang seharusnya menjadi angin segar bagi ribuan masyarakat di Kecamatan Camplong, Sampang, justru menuai tanda tanya besar. Barisan Pemuda Peduli Lingkungan Camplong (BP2LC) mendesak klarifikasi terhadap status kepemilikan kartu dan rekening PKH milik 9.552 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Ketua BP2LC, Agung Pratama Denny Lukyto, SH., menyampaikan bahwa pihaknya menerima banyak laporan dari warga bahwa bantuan yang seharusnya diterima langsung oleh KPM justru tidak sepenuhnya sampai ke tangan mereka. Dugaan adanya permainan oknum aparat desa, pendamping PKH, hingga pihak PT. Pos mencuat ke permukaan.

“Banyak kejanggalan dalam proses pencairan, baik melalui rekening bank maupun lewat PT. Pos. Kami temukan bukti bahwa tidak semua kartu dipegang oleh KPM yang bersangkutan,” ujar Denny, Jumat (4/7/2025).

Menurutnya, ada dua skema pencairan dalam program ini. Pertama melalui rekening BRI dan kedua melalui PT. Pos. Dalam investigasi BP2LC, ditemukan sejumlah KPM yang tidak memiliki rekening dan tidak pernah menerima undangan pencairan dari PT. Pos.

“Beberapa warga bahkan mengaku namanya terdaftar, tapi mereka tidak pernah menerima bantuan. Ini menimbulkan pertanyaan serius soal siapa yang sebenarnya menikmati hak mereka,” jelasnya.

Denny juga mengungkap bahwa dalam proses pencairan via PT. Pos, ditemukan praktik pengambilan bantuan oleh pihak ketiga yang bukan KPM terdaftar. Hal ini memperkuat dugaan adanya kerja sama sistematis antara aparat desa, pendamping sosial, dan pihak PT. Pos.

“Kalau tidak ada kolaborasi oknum, tidak mungkin bisa lolos seperti ini. Dugaan kongkalikong sangat kuat,” tegasnya.

Tak hanya pada pencairan lewat PT. Pos, persoalan juga ditemukan pada rekening bank. Denny menuturkan bahwa banyak KPM tidak memegang sendiri buku tabungan dan kartu ATM mereka, sehingga rawan disalahgunakan oleh pihak lain.

Merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, Pasal 43 ayat 5, disebutkan bahwa kartu keluarga sejahtera dan buku tabungan harus diberikan secara kolektif atau individu kepada KPM dengan pendampingan. Artinya, secara hukum kartu dan rekening harus berada di tangan penerima.

“Pasal ini sudah jelas. Tapi realitanya masih banyak penyimpangan. Kami akan kawal agar bantuan pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak,” pungkasnya.

Sebagai informasi, jumlah total KPM PKH di Kecamatan Camplong tercatat sebanyak 9.552 orang yang tersebar di 14 desa, antara lain: Dharma Camplong (1.191), Sejati (888), Dharma Tanjung (986), Madupat (763), Plampaan (716), Taddan (657), Rabasan (642), Pamolaan (671), Banjar Tabulu (784), Banjar Talela (798), Tambaan (466), Batu Karang (442), Anggersek (366), dan Prajjan (182).

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.