SAMPANG, BacaJatim.com – PT. Garam memberikan klarifikasi terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Pemuda Sampang (AMPAS), di wilayah pegaraman Sampang, Selasa (15/7/2025). Dalam aksi tersebut, AMPAS melontarkan sejumlah tudingan terhadap pengelolaan lahan pegaraman oleh PT. Garam.

Menanggapi hal itu, PT. Garam menyebut tudingan AMPAS sebagai tidak berdasar, tidak akurat, dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Seluruh proses pengelolaan lahan pegaraman, termasuk kerja sama sewa-menyewa dengan masyarakat sekitar, dilakukan berdasarkan prinsip hukum yang jelas dan dituangkan dalam perjanjian resmi antara kedua belah pihak,” ujar Miftahol Arifin, Corporate Communication PT. Garam, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi.

Ia menegaskan bahwa setiap kerja sama dilakukan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam pengelolaan barang milik negara maupun skema pemanfaatannya untuk produksi dan kolaborasi dengan masyarakat.

Terkait tudingan praktik monopoli dan ketertutupan dalam pengelolaan lahan, PT. Garam membantah keras hal tersebut. Perusahaan menyatakan bahwa lahan pegaraman yang dikelola merupakan aset legal yang tercatat dalam daftar aset perusahaan.

“Seluruh skema kerja sama dilakukan melalui proses seleksi, pendataan, dan evaluasi berkelanjutan guna memastikan prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga,” jelas Miftah.

Miftah juga menanggapi klaim bahwa program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tidak menyentuh masyarakat. Ia menegaskan bahwa program TJSL telah disalurkan secara rutin kepada pihak-pihak yang berhak.

“Bantuan pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal sudah kami salurkan. TJSL tidak hanya dijalankan di Sampang, tetapi juga di berbagai daerah lainnya di Indonesia. Kami terbuka untuk evaluasi bila ada penyimpangan dalam pelaksanaannya,” tambahnya.

PT. Garam menyayangkan narasi yang menyebut perusahaan tidak berpihak pada petani lokal. Menurutnya, PT. Garam justru menjalin kerja sama erat dengan petani garam rakyat melalui program kemitraan dan penyerapan garam rakyat dalam rantai distribusi nasional.

Terkait desakan sebagian pihak untuk membatalkan kerja sama lahan dan mengalihkannya kembali ke masyarakat, PT. Garam menyatakan bahwa pengelolaan aset negara tidak bisa diubah secara sepihak.

“Setiap keputusan soal aset negara harus melalui mekanisme administratif sesuai peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Miftah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara bijak dan berbasis data, guna menjaga komunikasi yang sehat antara perusahaan dan publik.

“Komitmen kami adalah menjalankan tata kelola profesional, transparan, dan berdampak positif bagi masyarakat. Kami mengajak semua pihak untuk menjadikan musyawarah sebagai jalan utama menyelesaikan persoalan,” pungkasnya.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.