BANGKALAN, BacaJatim.com – Penyaluran bantuan pangan beras di Desa Genteng, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, sempat memicu perbincangan publik usai beredarnya video protes warga di media sosial.

Polemik mencuat karena adanya kebijakan pemerataan bantuan yang tidak sesuai dengan mekanisme resmi pemerintah pusat.

Menanggapi situasi tersebut, Kepala Desa Genteng, H. Hofi, menyatakan telah melakukan penyaluran ulang bantuan pangan sesuai dengan ketentuan. Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) menerima 20 kilogram beras untuk alokasi bulan Juni dan Juli 2025.

“Penyaluran hari ini sudah sesuai aturan, masing-masing KPM menerima 20 kilogram. Tidak ada hak masyarakat yang dikurangi,” ujarnya, Rabu (6/8/2025).

Menurut penjelasannya, kebijakan pemerataan sebelumnya dilakukan atas dasar pertimbangan keadilan sosial, mengingat banyak warga tidak mampu yang tidak tercatat dalam daftar penerima bantuan.

Namun langkah tersebut malah menimbulkan kesalahpahaman karena tidak sesuai prosedur teknis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Sebagai bentuk tanggapan, pemerintah desa membatalkan kebijakan pemerataan dan melakukan penyaluran ulang berdasarkan data resmi.

Di luar penyaluran resmi, H. Hofi mengaku memberikan bantuan tambahan berupa beras 5 kilogram kepada sejumlah warga yang tidak masuk daftar penerima. Bantuan tersebut berasal dari dana pribadi, bukan anggaran desa.

“Ini semata untuk meredakan kekecewaan warga yang merasa terabaikan,” kata dia.

H. Hofi juga menyebut masih banyak warga di Genteng yang tergolong miskin tetapi belum tercakup dalam data bantuan. Ia berharap ada pembaruan data dari pemerintah pusat agar bantuan dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.

“Kami harap data ini segera diperbaiki agar lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” imbuhnya.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.