BANGKALAN, BacaJatim.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan memastikan proses hukum kasus dugaan korupsi bantuan modal fiktif di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Sumber Daya akan dituntaskan tanpa kompromi.

Kepala Kejari Bangkalan, Noer Adi, menegaskan pihaknya konsisten mengusut setiap keterlibatan, termasuk tokoh berinisial RF yang belakangan ramai disebut memiliki peran dalam skenario penghentian penyidikan.

“Tidak ada istilah tebang pilih. Sepanjang ada penyimpangan yang sudah tidak bisa ditoleransi, semuanya akan diproses. Kami akan konsekuen, konsisten, dan hati-hati,” ujar Noer Adi usai menghadiri peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Pendopo Agung Bangkalan, Minggu (17/8/2025).

Dugaan keterlibatan RF mencuat setelah beredar informasi adanya upaya penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) melalui jalur lobi dan dugaan praktik “titip uang” dari pihak-pihak yang terjerat kasus. Kajari menegaskan, Kejari tidak akan terpengaruh tekanan maupun resistensi dari pihak tertentu.

“Setiap perkembangan akan kami sampaikan terbuka kepada publik. Saya masih menunggu laporan resmi dari Kasi Pidsus, termasuk daftar pihak yang sudah dipanggil,” tambahnya.

Hingga kini, Kejari Bangkalan telah menetapkan enam tersangka dalam kasus ini, di antaranya:
• Abdul Kadir – Direktur Utama PT Tonduk Majeng Madura
• Uhtori – Direktur PT Tonduk Majeng Madura
• Syaifullah Syarif – Komisaris PT Tonduk Majeng Madura
• Joko Supriyono – Mantan Plt Direktur BUMD Sumber Daya
• Djunaidi – Direktur UD Mabruq
• Moh. Kamil – Mantan Plt Direktur BUMD Bangkalan
Noer Adi kembali menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh diintervensi. Menurutnya, Kejari Bangkalan berkomitmen menuntaskan kasus ini hingga ke akarnya.

“Insyaallah semua akan diproses sesuai hukum. Tidak ada yang kebal hukum,” pungkasnya.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.