BANGKALAN, BacaJatim.com – Warga miskin di Kabupaten Bangkalan kini tak perlu lagi khawatir menghadapi persoalan hukum tanpa pendampingan.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bangkalan Berbagi resmi berdiri dan siap memberikan advokasi gratis bagi masyarakat kurang mampu.
Direktur LBH Bangkalan Berbagi, Syarif Baskoro, menyebut lembaga ini hadir untuk menjalankan amanat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.
“LBH ini kami dirikan agar masyarakat kecil tidak berjalan sendiri ketika berhadapan dengan hukum. Semua orang berhak diperlakukan sama di depan hukum,” tegas Syarif saat deklarasi, Senin (18/8/2025) malam.
Menurutnya, LBH Bangkalan Berbagi akan fokus mengawal hak-hak kelompok rentan, termasuk buruh, nelayan, dan warga desa yang kerap terpinggirkan.
“Kami ingin memastikan akses keadilan benar-benar bisa dirasakan hingga lapisan terbawah,” tambahnya.
Deklarasi yang berlangsung di Pendopo Perjuangan Perum IMC itu juga dihadiri Wakil Bupati Bangkalan, Fauzan Ja’far, yang turut mengukuhkan kepengurusan LBH Berbagi.
Ia menyebut keberadaan LBH ini sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses layanan hukum.
“Semoga LBH Bangkalan Berbagi bisa menjadi mitra kolaboratif dalam memberikan advokasi kepada masyarakat, khususnya mereka yang paling membutuhkan,” ujar Fauzan.

