SAMPANG, BacaJatim.com — Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, bungkam saat ditanya jumlah Satuan Penyelenggara Program Gizi (SPPG) yang sudah mengantongi Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).
SLHS adalah dokumen resmi dari dinas kesehatan yang menyatakan bahwa sebuah dapur atau tempat pengolahan makanan telah memenuhi standar kebersihan dan sanitasi.
SLHS ini, juga berkaitan dengan nilai gizi makanan, higienitas pelaku usaha, kesehatan lingkungan di dapur, dampak bahan baku mentah dan jadi, hingga resiko bahan pengawet makanan.
Sertifikat ini menjadi salah satu syarat wajib yang mutlak dimiliki dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum menjalankan program presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, dapur juga harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), serta sertifikat halal. Termasuk di dalamnya sistem pengelolaan limbah yang harus dipenuhi oleh penyedia.
Informasi yang diterima kontributor bacajatimcom, ada beberapa tahapan dalam proses perizinan SLHS, yakni: pertama, inspeksi kesehatan lingkungan dan pemeriksaan kondisi fisik dapur oleh petugas Dinas Kesehatan.
Kedua adalah, pelatihan keamanan pangan (PKP) minimal 50% karyawan harus memiliki sertifikat PKP dan yang ketiga uji laboratorium terhadap air, sampel makanan, dan kebersihan sarana atau peralatan untuk memastikan memenuhi standar kesehatan.
Pelaksana Tugas (Plt) Dinkes KB, dr Dwi Herlinda Lusi Harini, beberapa kali dikonfirmasi perihal data jumlah SPPG yang sudah mengantongi SLHS tidak memberikan tanggapan.
Hingga berita ini dipublikasi, perempuan yang lebih dikenal dengan sapaan dr Lusi itu, tak memberikan balasan atas pesan WhatsApp yang dikirim bacajatimcom dan tetap memilih bungkam.
Sikap bungkam Kadinkes ini justru menuai pertanyaan publik, soal sejauh mana pengawasan dinas kesehatan terhadap pelaksanaan program MBG di sekolah-sekolah.
Apalagi, MBG ini merupakan program pemerintah pusat yang bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah.
Salah satu orang tua murid, Edi Nuryanto mengaku cukup cemas terkait program tersebut. Kekhawatirannya makin besar setelah terjadinya kasus keracunan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Pamekasan.
Pengawasan dinkes, kata Edi, sangat penting untuk menjamin makanan yang dikonsumsi siswa aman, bergizi, serta terhindar dari bahan berbahaya maupun praktik pengolahan yang tidak higienis.
“Keamanan pangan adalah garis pertama perlindungan kesehatan anak. Jangan sampai kasus keracunan MBG di sejumlah daerah terjadi di Sampang,” kata Edi, Rabu (01/10/2025).
Menurut Edi, beberapa insiden fatal MBG di daerah lain harus menjadi pelajaran berharga tentang betapa krusialnya aspek keamanan pangan dalam program yang menyasar ribuan anak sekolah setiap harinya.
“Program MBG ini adalah bagian dari pemenuhan hak dasar anak atas gizi. Jadi pemerintah wajib menjamin keamanan dan kualitas makanan yang keluar dari SPPG,” pungkasnya.

