SAMPANG, BacaJatim.com — Sudah menunggu sejak tahun 2024 silam, warga Desa Pajeruan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, harus menanggung kecewa.

Sebab, harapan mereka memiliki sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tak kunjung ada kejelasan.

Padahal, di tahun tersebut petugas dari kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) setempat bersama pihak Pemerintah Desa (Pemdes) sudah melakukan pengukuran.

Namun, sertifikat PTSL yang ditunggu-tunggu hingga kini tak kunjung terwujudi, bahkan terkesan mangkrak.

Apalagi, biaya yang dikeluarkan warga cukup besar. Sejumlah warga pun mulai meluapkan rasa kesal mereka.

“Sudah lama, tapi sertifikatnya belum juga terbit. Parahnya, hingga saat ini tidak ada kejelasan dari pihak desa maupun dari kantor Pertahanan itu sendiri,” ungkap seorang warga dengan nada kecewa, Kamis (09/10/2025).

Dari awal, kata dia, warga di desak oleh Pemdes untuk segera melengkapi berkas agar proses lancar. Tetapi hingga saat ini tidak ada kejelasan, bahkan pihak pelaksana pun sulit dihubungi.

“Kami bingung mau minta kepastian ke siapa, seluruh berkas dan biaya administrasi yang diminta telah diserahkan sejak lama. Program ini kok jalan di tempat ya,” keluhnya.

Salah seorang warga lain, inisial MN, merasakan hal yang sama. Ia menyebut bahwa sertifikat tanahnya tak kunjung terbit meski telah diproses berbulan-bulan.

Dia mengaku, jika warga Desa Pajeruan yang sudah mendaftarkan tanahnya merasa khawatir atas ketidakpastian penerbitan sertifikat tanah mereka.

Ia bersama warga lainnya hanya bisa menunggu sambil berharap sertifikat tanahnya dapat segera terbit.

“Kami sudah lama menunggu kabar, tapi hingga sekarang masih belum ada informasi resmi. Kami berharap, pihak panitia bisa memberikan kejelasan agar warga tidak menunggu dalam ketidakpastian,” ketusnya.

Dihubungi terpisah, Penjabat (Pj) Kepala Desa Pajeruan, Solihin, mengaku belum mengetahui secara pasti terkait pelaksanaan program PTSL di desanya. Ia menyebut, beberapa warga memang sempat mempertanyakan hal tersebut kepadanya.

“Saya baru menjabat, jadi belum tahu pasti soal program PTSL itu. Kami akan segera berkoordinasi dengan pihak BPN Sampang untuk memastikan kebenarannya. Nanti kalau sudah ada informasi resmi, akan kami sampaikan kepada masyarakat,” singkat Solihin.

Sementara itu, mantan Pj Kepala Desa Pajeruan, Suryadi tak menampik adanya keterlambatan tersebut. Namun, dia enggan berkomentar lebih banyak tentang program PTSL.

“InsyaAllah itu terbit 2026, karena kuota dari Pertanahan lagi kosong. Untuk lebih jelasnya bisa tanyakan langsung ke Muhlis selaku yang ngordinir,” kata Suryadi.

Suryadi menyebut, ada sekitar 800 an pemohon sertifikat yang mendaftar. Bahkan sudah dilakukan pengukuran.

“Sudah di ukur semua kok, dan bahkan patoknya juga sudah dipasang. Tapi kuotanya gak nutut,” pungkas Suryadi.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.