BANGKALAN, BacaJatim.com – Peristiwa robohnya bangunan pondok pesantren di Buduran, Sidoarjo, menjadi alarm keras bagi banyak daerah. Pemerintah Kabupaten Bangkalan tak ingin kejadian serupa terulang. Melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Pemkab Bangkalan akan segera menggelar audit kelayakan seluruh bangunan pondok pesantren di wilayahnya.

Kepala Dinas PRKP Bangkalan, Moh. Hasan Faisol, menyebut langkah ini merupakan instruksi langsung dari Bupati Bangkalan, fokusnya bukan sekadar mendata, tetapi menilai secara teknis setiap bangunan yang digunakan untuk kegiatan pendidikan keagamaan.

“Sesuai arahan Bapak Bupati, kami diminta menindaklanjuti kejadian di Buduran agar tidak terulang. Kami akan mendata mana pondok yang sudah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan mana yang belum,” ujar Hasan Faisol, Kamis (9/10/2025).

Menurutnya, tim teknis dari Dinas PRKP akan turun langsung menilai kondisi fisik bangunan pesantren. Aspek yang diperiksa meliputi kekuatan struktur, tingkat kerusakan, hingga kelayakan teknis bangunan.

“Kami tidak hanya melihat bangunannya berdiri, tapi menilai dari sisi keselamatan,” tegasnya.

Langkah ini dilakukan secara terkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) Bangkalan, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU). Kolaborasi lintas lembaga ini dianggap penting agar komunikasi dengan para pengasuh yayasan dan pengelola pondok berjalan efektif.

“Kami akan bersilaturahmi ke MUI dan NU Bangkalan untuk meminta dukungan agar semua pihak memahami pentingnya aspek keselamatan bangunan dan tertib administrasi,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bangkalan, Moh. Fauzan Ja’far, menegaskan pihaknya siap menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait audit nasional bangunan pondok pesantren. Ia menyebut, pendataan dan pemeriksaan menyeluruh di tingkat daerah menjadi bagian dari upaya pencegahan dini.

“Kami siap bergerak. Pemerintah pusat sudah memberikan instruksi agar dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh bangunan pesantren. Saat ini kami menunggu petunjuk teknis pelaksanaannya,” ujarnya.

Fauzan menjelaskan, pendataan awal akan difokuskan pada identifikasi pesantren yang sudah lengkap administrasinya dan yang belum. Setelah itu, pemerintah akan melakukan evaluasi teknis terhadap kondisi fisik bangunan.

“Kami ingin memastikan bangunan pesantren aman dan sesuai standar teknis. Bila ada yang belum memenuhi syarat, kami akan dampingi dalam proses perbaikan maupun pengurusan izinnya,” tuturnya.

Pemkab juga akan mendorong para pengasuh pondok untuk segera mengurus PBG agar setiap bangunan memiliki dasar hukum dan standar keamanan yang jelas. “Kalau ada yang belum punya PBG, kami bantu arahkan. Semua harus tertib administrasi,” tegas Fauzan.

Langkah audit ini diharapkan menjadi momentum perbaikan menyeluruh terhadap bangunan pendidikan keagamaan di Bangkalan. Selain memastikan kepatuhan terhadap regulasi, kebijakan ini menjadi bentuk perlindungan terhadap para santri, guru, dan pengasuh pondok pesantren.

“Kejadian di Sidoarjo menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Kami ingin memastikan seluruh pondok di Bangkalan benar-benar aman bagi kegiatan belajar para santri,” pungkas Fauzan.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.