BANGKALAN, BacaJatim.com – Ketegangan terkait sengketa lahan sekolah di Kabupaten Bangkalan mulai memantik perhatian serius pemerintah daerah. Sejumlah sekolah dasar dilaporkan menerima somasi dari pihak yang mengklaim kepemilikan lahan, bahkan ada yang terancam disegel. Situasi ini dinilai berpotensi mengorbankan hak anak untuk belajar.

Menanggapi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengambil sikap tegas, jika ada persoalan baik persoalan kepemilikan lahan maupun lainya. Kegiatan belajar mengajar tidak boleh dihentikan dengan alasan apa pun.

“Kalau memang merasa punya lahan, silakan menempuh jalur hukum. Tapi jangan ganggu hak anak-anak untuk bersekolah. Jangan jadikan peseta didik kami jadi korban sengketa tanah,” tegas Bupati Bangkalan Lukman Hakim, Selasa (11/11/2025).

Menurutnya, sengketa lahan sekolah bukan hal baru di Bangkalan. Sejumlah pihak kerap mengklaim tanah yang sejak lama digunakan untuk fasilitas pendidikan, termasuk di antaranya SDN Lerpak 2, yang saat ini tengah dipersoalan oleh ahli waris.

“Guru dan kepala sekolah sering kebingungan ketika muncul somasi atau ancaman penyegelan. Ini bukan hanya soal aset, tapi soal masa depan anak-anak,” ujar Lukman dengan nada geram.

Ia menegaskan, pemerintah tidak menutup ruang bagi siapa pun yang ingin memperjuangkan hak kepemilikannya, namun semua harus ditempuh melalui jalur hukum yang sah. Ia menolak segala bentuk tekanan atau upaya sepihak yang mengganggu proses pendidikan.

“Kita siap digugat, tidak masalah. Justru itu cara yang benar agar ada kepastian hukum. Tapi jangan main segel, jangan main ancam, karena sekolah bukan arena konflik,” tandasnya.

Lukman juga menolak spekulasi bahwa pemerintah bisa langsung memberi ganti rugi kepada pihak yang mengklaim lahan sekolah tanpa dasar hukum. Menurutnya, semua langkah harus berlandaskan putusan pengadilan, bukan tekanan publik atau kompromi sepihak.

“Kalau harus ganti rugi, harus ada dasar hukumnya. Pemerintah tidak boleh asal bayar hanya karena ditekan. Semua harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Sebagai respons atas maraknya persoalan tersebut, Dinas Pendidikan Bangkalan kini tengah melakukan inventarisasi ulang dan sertifikasi aset sekolah di seluruh wilayah. Langkah ini diambil untuk mencegah klaim lahan liar dan memperkuat posisi hukum pemerintah.

“Kita tidak ingin guru sibuk menghadapi urusan tanah, sementara anak-anak kehilangan haknya belajar. Pemerintah akan turun langsung memastikan sekolah tetap berjalan, apapun situasinya,” pungkas Lukman.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.