BANGKALAN, BacaJatim.com – Ratusan nelayan Desa Tengket, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, menggelar aksi protes besar-besaran di tengah laut pada Kamis, (27/11/2025).

Aksi ini digerakkan sebagai bentuk penolakan terhadap maraknya penggunaan jaring trawl oleh nelayan dari luar Bangkalan yang dinilai merusak ekosistem laut dan mengancam sumber penghasilan nelayan setempat.

Dengan menaiki puluhan perahu, para nelayan menuju titik perairan yang kerap menjadi lokasi beroperasinya kapal trawl.

Poster untuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dari Nelayan Arosbaya Bangkalan.

Di tengah laut, para nelayan kompak membentangkan dan mengangkat poster-poster yang berisi seruan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Poster tersebut bertuliskan:

“Pak Prabowo Stop Nelayan Trawl di Perairan Kami Arosbaya Bangkalan,” – “Kami Butuh Makan, Tolong Stop Nelayan Trawl di Perairan Kami,”

Selain itu, terdapat pula poster yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur. “Ibu Gubernur, kami rakyatmu juga, stop nelayan trawl,”.

Perwakilan nelayan, Moh. Syahid, menyampaikan bahwa kehadiran kapal trawl dari luar daerah, yang diduga berasal dari Gresik dan Lamongan, telah menimbulkan keresahan mendalam di kalangan nelayan Arosbaya.

Menurutnya, praktik trawl tidak hanya melanggar aturan zona tangkap, tetapi juga merusak dasar laut dan mengurangi populasi ikan secara signifikan.

Syahid menjelaskan bahwa nelayan sudah berulang kali melaporkan persoalan ini kepada pihak desa, aparat kepolisian, dan anggota dewan di wilayah Arosbaya.

Namun, penindakan dianggap belum maksimal, terutama karena sebagian besar kapal trawl beroperasi pada malam hari sehingga sulit dijangkau oleh aparat.

Ia menegaskan bahwa bila pemerintah tidak segera mengambil langkah tegas, para nelayan akan melakukan aksi lanjutan yang lebih besar. Hal ini dilakukan demi keberlanjutan mata pencaharian mereka dan untuk menjaga kelestarian perairan Arosbaya.

“Yang lebih di khawatirkan lagi, para nelayan takutnya nekat melakukan tindakan kekerasan, jika tuntutan kami ini tidak di tindaklanjuti oleh pemerintah,” tegasnya.

Aksi damai tersebut kemudian ditutup dengan seruan bersama agar pemerintah pusat hingga daerah hadir memberikan perlindungan nyata bagi nelayan lokal dan menghentikan operasi kapal trawl di perairan Bangkalan.

Sementara itu, Anggota DPRD Bangkalan, Mahmudi, menegaskan bahwa persoalan masuknya kapal trawl ke wilayah Arosbaya harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kabupaten, aparat penegak hukum, hingga pemerintah provinsi dan pusat.

Menurutnya, praktik penggunaan jaring trawl tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga terbukti merusak ekosistem laut, menghancurkan habitat ikan, dan mempersempit ruang tangkap nelayan lokal.

“Ini bukan masalah kecil. Dampaknya langsung dirasakan nelayan, dan dalam jangka panjang merusak kelestarian laut kita. Semua pihak harus turun tangan, tidak boleh saling lempar tanggung jawab,” tegas Mahmudi.

Ia mendesak pemerintah bertindak cepat untuk menghentikan seluruh aktivitas trawl ilegal dan memastikan wilayah tangkap nelayan Bangkalan benar-benar terlindungi.

“Negara harus hadir. Nelayan tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri menghadapi praktik yang jelas-jelas merugikan mereka,” pungkasnya.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.