SAMPANG, BacaJatim.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, menggelar Rapat Paripurna dengan dua agenda penting.
Pertama yakni penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Sampang Tahun 2026.
Pantauan bacajatimcom, rapat paripurna digelar di gedung DPRD setempat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Rudi Kurniawan dengan dihadiri para wakil ketua serta anggota.
Dalam memimpin rapat, Ketua DPRD Sampang, turut didampingi Wakil Ketua I Moh Iqbal Fathoni, Wakil Ketua II Mushaddaq Chalili dan Wakil Ketua III, Iwan Efendi.
Adapun pihak eksekutif dihadiri langsung oleh Bupati Sampang H Slamet Junaidi, Wakil Bupati KH Ahmad Mahfudz, jajaran Forkopimda, Sekda, dan para pimpinan OPD.
Ketua DPRD Sampang, Rudi Kurniawan mengatakan bahwa, penyusunan Propemperda ini dilaksanakan dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah.
Penyusunan dilakukan secara terencana, terarah, sistematis dan terpadu setiap tahunnya berdasarkan skala prioritas.
Hal itu dilakukan guna menghindari penerbitan peraturan daerah, yang tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaran pemerintahan daerah.
“Termasuk juga pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Rudi, Jumat (28/11/2025).
Selain itu, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sampang juga menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026.
Persetujuan ini menandai tahap akhir pembahasan di tingkat kabupaten, sebelum rancangan APBD dikirimkan ke Pemprov Jatim untuk dievaluasi.
Dengan disetujuinya Raperda APBD tersebut, Pemkab Sampang diharapkan dapat segera menyiapkan tahap pelaksanaan.
“Sehingga program pembangunan dan layanan publik dapat berjalan sejak awal tahun,” ujar Rudi.
Sementara itu, dalam sesi laporannya, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sampang, Shohebus Sulton, memaparkan hasil pembahasan RAPBD 2026 yang berpedoman pada Permendagri Nomor 14/2025 dan Permendagri Nomor 33/2017.
Shohebus merinci struktur APBD 2026 yang telah disepakati bersama adalah pendapatan Daerah tahun 2026 disepakati sebesar Rp 1.914.706.448.449, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 427.124.187.449 dan Pendapatan Transfer Rp 1.514.582.261.000. Sementara Belanja Daerah sebesar Rp 1.982.300.455.020.
Sekadar diketahui, dalam pembahasan APBD 2026, dua sektor utama menjadi perhatian, yakni pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dan penguatan Universal Health Coverage (UHC).
Rapat paripurna ditutup dengan prosesi penandatanganan resmi, oleh pimpinan DPRD dan pemerintah daerah.
Sidang paripurna ini memperkuat sinergi eksekutif dan legislatif dalam merumuskan arah pembangunan Kabupaten Sampang yang lebih progresif, terukur, dan berkelanjutan pada 2026.

