SAMPANG, BacaJatim.com — Bendahara Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sampang, Madura, H Zainal Fatah memblokir nomor WhatsApp salah satu wartawan usai dimintai konfirmasi terkait pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) MUI setempat tahun 2025.

Berdasarkan informasi yang beredar, diblokirnya nomor WhatsApp wartawan ini diduga kuat karena Zainal Fatah mendapat teguran keras dari Ketua MUI Kabupaten Sampang KH Buchori Ma’shum.

Terblokirnya nomor wartawan tersebut, diketahui saat mengirimkan link berita melalui pesan singkat WhatsApp milik pribadi sang bendahara MUI, pada Jumat, 28 November 2025, kemarin.

Dalam pesan singkat yang di kirimkan wartawan ke nomor Whatsapp Zainal Fatah tersebut masuk, namun hanya centang satu.

Padahal sebelumnya, wartawan yang mengirimkan link berita terkait tanggal pelaksanaan Musda MUI ke nomor WhatsApp Zainal Fatah, masih terlihat centang dua berwarna biru yang menandakan pesannya terbaca.

Menanggapi insiden tersebut, Zainuddin, aktivis sosial menyebut tindakan seperti itu berbahaya bagi iklim komunikasi publik.

“Heran, ada apa ini?, seakan ada sesuatu yang sengaja dirahasiakan. Musda itu kan agenda besar lima tahunan yang seharusnya diketahui oleh publik, khususnya pengurus MUI sendiri,” katanya tegas, Senin (01/12/2025).

Jika pengurus MUI Sampang sendiri saja tidak boleh tahu dan tidak dilibatkan, kata Zainuddin, maka patut diduga kuat elit tertentu di tubuh MUI Sampang sedang sengaja melakukan pembodohan untuk melanggengkan sebuah dinasti demi kepentingan pribadi maupun kelompoknya

“Padahal banyak umat yang menilai MUI Sampang selama ini mati suri dan perlu dilakukan penyegaran,” ungkapnya.

Ditanya lebih detail soal tindakan pemblokiran nomor wartawan, Zainuddin menyampaikan bahwa hal itu dapat dinilai sebagai bentuk penghalangan komunikasi dan bertentangan dengan semangat transparansi publik.

“Musda kan acara resmi, tapi kok atmosfirnya malah seperti operasi senyap. Pertanyaannya, sejak kapan keterbukaan informasi itu menjadi sebuah kesalahan?,” ujarnya.

Tindakan yang dilakukan oleh Bendahara MUI Kabupaten Sampang tersebut melanggar semangat undang-undang Pers dan juga Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kebebasan wartawan untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi,” tambahnya.

Sedangkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP menegaskan kewajiban pejabat publik untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat.

“Harusnya tidak boleh ada pembatasan informasi, apalagi komunikasi yang serba senyap. Transparansi itu bukan bonus, tapi hak umat,” pungkasnya.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.