SAMPANG, BacaJatim.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang dikabarkan tidak mengizinkan penggunaan fasilitas Pendopo Trunojoyo untuk kegiatan harlah Muhammadiyah yang akan dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Republik Indonesia, Prof Abdul Mu’ti, pada Selasa (16/12/2025) besok.
Informasi yang didapat bacajatimcom, tidak diijinkannya penggunaan Pendopo karena akan dilakukan perbaikan dan perawatan sistem kelistrikan, hal itu sebagaimana isi Surat Pemberitahuan dari Pemkab Sampang dengan nomor: 400.14.4.3/60/434.031/2025 tanggal 15 Desember 2025.
Ketua Laskar Hubbul Wathon (LHW) Sampang, Hasan Basri, menilai polemik kedatangan Mendikdasmen ke Sampang tidak bisa dilepaskan dari sikap Muhammadiyah setempat yang dinilai terlalu mengeksploitasi figur menteri untuk kepentingan organisasi.
Seharusnya, kehadiran seorang menteri di daerah lebih mengedepankan agenda dan program resmi kementerian, bukan justru dibingkai sebagai kegiatan organisasi tertentu.
Menurutnya, dengan framing tersebut wajar jika menimbulkan ketersinggungan dari Pemerintah Kabupaten Sampang.
“Kalau menteri datang ke daerah, mestinya yang dikedepankan adalah program kementerian untuk masyarakat Sampang. Bukan malah ditarik ke kepentingan organisasi. Ini yang kemudian menimbulkan persoalan,” kata Hasan Basri, Senin (15/12/2025).
Ia menegaskan, Pemkab Sampang berada pada posisi yang benar ketika mengambil langkah tegas, termasuk mencabut izin penggunaan Pendapa Bupati. Pasalnya, dari pihak staf Kemendikdasmen sendiri disebut tidak ada komunikasi maupun koordinasi sedikit pun dengan pemerintah daerah.
“Tidak ada komunikasi resmi dari staf kementerian ke Pemkab. Padahal pendapa itu aset pemerintah daerah. Jadi wajar kalau Pemkab merasa dilewati dan mengambil sikap tegas,” tambahnya.
Pria yang akrab disapa Gus Ibas, menyebut situasi tersebut dapat dimaknai sebagai upaya memanfaatkan eksistensi kementerian demi legitimasi dan kepentingan kelompok tertentu di daerah. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan kondusivitas sosial di Sampang.
“Ini bisa dibaca sebagai upaya memperalat simbol negara dan kementerian. Pemerintah daerah tentu tidak bisa membiarkan hal seperti ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemkab Sampang memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban, netralitas negara, serta memastikan seluruh kegiatan berskala nasional berjalan sesuai mekanisme pemerintahan, bukan kepentingan satu kelompok.
Hingga berita ini dipublikasi, belum ada pernyataan resmi dari pihak Muhammadiyah Sampang maupun dari Kemendikdasmen terkait sikap pemerintah daerah tersebut.

