BANGKALAN, BacaJatim.com – Pemerintah Kabupaten Bangkalan melantik 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Senin (29/12/2025).

Pelantikan yang berlangsung di halaman Kantor Pemkab Bangkalan itu menjadi bagian dari proses transisi penghapusan tenaga non-ASN yang ditargetkan rampung pada 2026.

Sebanyak 2.511 pegawai lainnya dijadwalkan menyusul pada Selasa (30/12/2025) besok, dengan dominasi peserta berasal dari sektor pendidikan. Dengan total lebih dari 5.500 PPPK paruh waktu, Bangkalan tercatat sebagai daerah dengan jumlah pengangkatan terbanyak di Madura.

Bupati Bangkalan Lukman Hakim mengatakan, kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu merupakan solusi di tengah keterbatasan fiskal daerah sekaligus bentuk penghargaan atas pengabdian pegawai non-ASN yang telah bekerja selama bertahun-tahun.

“Ini bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi juga kebijakan kemanusiaan. Negara tidak boleh abai terhadap mereka yang sudah lama mengabdi,” ujar Lukman.

Ia menjelaskan, seluruh PPPK paruh waktu telah melalui proses seleksi administratif dan evaluasi kinerja. Tahapan tersebut menyebabkan penerbitan surat keputusan (SK) tidak bisa dilakukan secara cepat.

Terkait kesejahteraan, Lukman memastikan tidak ada penurunan penghasilan bagi PPPK paruh waktu. Skema gaji tetap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah, dengan pola penghasilan minimal sama dengan yang diterima sebelumnya.

“Isu pemotongan gaji itu tidak benar. Yang ada hanyalah iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan pemerintah daerah,” katanya.

Sementara itu, Kepala BKPSDA Bangkalan Ari Mufrianto menyampaikan, penetapan status PPPK paruh waktu dilakukan setelah seluruh peserta menyelesaikan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) melalui sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Berdasarkan hasil verifikasi BKN, pemerintah daerah kemudian menerima pertimbangan teknis yang menjadi dasar penerbitan SK oleh bupati dan penyerahan secara bertahap kepada para pegawai.

Ari menegaskan, prinsip penetapan gaji PPPK paruh waktu adalah tidak boleh lebih rendah dari penghasilan sebelumnya, meski besarannya dapat berbeda antarpegawai sesuai sektor dan karakteristik jabatan.

“Penghasilan minimal sama dengan yang diterima sebelumnya. Bisa bertambah, tetapi tidak boleh berkurang,” ujarnya.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.