BANGKALAN, BacaJatim.com – Kasus dugaan kekerasan seksual di salah satu pondok pesantren di Desa Paterongan, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, kembali menjadi sorotan publik. Korban dalam kasus tersebut dilaporkan hilang sejak 8 Januari 2026 dan hingga kini belum diketahui keberadaannya.
Ketidakjelasan nasib korban mendorong Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri) PC PMII Bangkalan mendesak kepolisian agar bertindak lebih serius, cepat, dan transparan dalam menangani kasus tersebut.
Desakan itu disampaikan dalam audiensi KOPRI PC PMII Bangkalan bersama Polres Bangkalan, Senin (12/1/2026). Dalam forum tersebut, KOPRI tidak hanya menyoroti kasus Paterongan, tetapi juga mengangkat persoalan maraknya kekerasan seksual yang terus terjadi di Bangkalan.
Ketua Kopri PC PMII Bangkalan, Mufidatul Ulum, menyampaikan bahwa tingginya angka kekerasan seksual mencerminkan lemahnya sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan data UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Bangkalan, tercatat sebanyak 30 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun terakhir.
Sementara itu, data Polres Bangkalan menunjukkan terdapat 26 laporan kasus kekerasan seksual yang telah diterima dan diproses.
“Data ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual di Bangkalan bukan peristiwa sporadis, melainkan persoalan berulang. Selisih data antara PPA dan kepolisian juga mengindikasikan masih adanya korban yang belum sepenuhnya memperoleh akses ke proses hukum,” ujar Mufida, sapaan akrabnya.
Ia menegaskan, tingginya angka kekerasan yang tidak diimbangi dengan penanganan cepat dan serius berpotensi memperburuk kondisi korban.
“Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem perlindungan korban masih lemah. Ketika angka kekerasan tinggi, tetapi penanganan lamban, maka yang dirugikan adalah korban,” tegasnya.
Dalam audiensi tersebut, Kopri mendesak Polres Bangkalan agar tidak sekadar menjalankan prosedur administratif, tetapi melakukan langkah konkret dan terukur. Kepolisian diminta menjadikan kasus kekerasan seksual sebagai prioritas, mempercepat proses penanganan, serta menjamin keterbukaan informasi kepada publik.
Khusus pada kasus dugaan kekerasan seksual di Pondok Paterongan, Kopri menilai hilangnya korban sejak 8 Januari 2026 harus diperlakukan sebagai kondisi darurat. Mereka mendesak agar pencarian dilakukan secara maksimal, melibatkan lintas pihak, dan disertai perlindungan hukum serta pendampingan psikologis bagi keluarga korban.
Kopri PC PMII Bangkalan juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penanganan kasus-kasus kekerasan seksual di Bangkalan, khususnya kasus Pondok Paterongan. Menurut mereka, keseriusan aparat penegak hukum harus dibuktikan melalui langkah nyata di lapangan, bukan sekadar pernyataan, demi keselamatan korban dan pemulihan kepercayaan publik.
Menanggapi desakan tersebut, Kasatreskrim Polres Bangkalan AKBP Hafid Dian M menyatakan pihaknya berkomitmen menangani setiap laporan kekerasan seksual secara profesional. Ia menegaskan bahwa kasus kekerasan seksual menjadi perhatian serius kepolisian.
“Pencarian korban di Kecamatan Galis masih terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak. Kami juga sangat terbuka dan mendukung apabila ada informasi tambahan yang akurat dari masyarakat,” pungkasnya.
Untuk diketahui, penanganan kasus dugaan pelecehan seksual di pondok pesantren Kecamatan Galis tersebut saat ini telah berada dalam proses hukum di tingkat Polda Jawa Timur.
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim telah menetapkan seorang pria berinisial UF sebagai tersangka dalam perkara dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati di salah satu pondok pesantren di wilayah tersebut.
Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abast, menyampaikan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara serta memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti yang cukup. Usai penetapan status tersangka, UF kemudian dilakukan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
“Dari hasil gelar perkara, saudara UF dilakukan penangkapan dan penahanan untuk pemeriksaan lebih lanjut atas dugaan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur,” ujar Jules Abraham Abast di Surabaya.
Menurutnya, dalam perkara tersebut UF diduga melanggar Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) juncto Pasal 76D dan/atau Pasal 82 ayat (2) juncto Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
Lebih lanjut dijelaskan, kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur itu dilaporkan ke Polda Jawa Timur oleh korban yang didampingi keluarganya pada 1 Desember 2025. Setelah melalui rangkaian penyelidikan dan penyidikan, termasuk pemeriksaan saksi serta pengumpulan alat bukti, penyidik menangkap tersangka UF pada 10 Desember 2025.
Saat ini, penyidik Ditreskrimum Polda Jatim juga telah menyerahkan berkas perkara tahap I atas nama tersangka UF kepada pihak kejaksaan untuk dilakukan penelaahan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

