BANGKALAN, BacaJatim.com – Pengurus Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Putri (Kopri) PMII Cabang Bangkalan menyayangkan sikap Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bangkalan yang menolak menandatangani pakta integritas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual saat audiensi.
Pakta integritas tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan satuan pendidikan keagamaan. Dalam regulasi itu, terdapat ruang pemberian sanksi administratif, mulai dari teguran hingga pencabutan izin operasional lembaga pendidikan.
Ketua Kopri PMII Cabang Bangkalan, Mufidatul Ulum, menilai penolakan penandatanganan pakta integritas menunjukkan lemahnya komitmen moral Kemenag dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di pesantren.
“Maksud kami, isi pakta integritas itu jelas. Pencabutan operasional bisa dilakukan jika pengasuh atau pihak keluarga pesantren terbukti melakukan tindakan kekerasan seksual secara sistematis,” kata Mufidatul, Senin (13/1/2026).
Ia menegaskan, Kopri tidak serta-merta menuntut pencabutan izin. Jika pelanggaran tidak terbukti, sanksi bisa berupa teguran lisan, tertulis, atau pembinaan sebagaimana diatur dalam PMA 73/2022.
“Lah ini malah tidak mau menandatangani. Kami menilai Kemenag tidak memiliki komitmen yang kuat dalam melindungi santri,” tegasnya.
Menanggapi kritik tersebut, Plh Kepala Kemenag Bangkalan Abd. Hamid menepis anggapan bahwa pihaknya menolak komitmen pencegahan kekerasan seksual. Ia menyebut audiensi bukan forum untuk menandatangani pakta integritas atau keputusan strategis.
“Ini kan audiensi, kami pikir untuk bertanya dan berdiskusi. Kalau mau komitmen tertulis ke depan, mekanismenya MoU atau kerja sama resmi,” jelas Hamid.
Selain itu, Hamid menegaskan keterbatasan kewenangannya sebagai Plh Kepala Kemenag. Menurutnya, penandatanganan dokumen strategis tidak bisa dilakukan selama kepala definitif masih cuti.
Meski demikian, Hamid memastikan Kemenag Bangkalan tetap berpegang pada regulasi. Jika ada pesantren yang terbukti lalai atau melakukan pelanggaran, sanksi akan dijatuhkan sesuai prosedur hukum dan PMA yang berlaku.
“Kalau memang terbukti, tentu harus ditindak tegas. Itu sudah menjadi konsekuensi yang sejak awal disepakati oleh pesantren saat mengajukan izin operasional,” pungkasnya.

