BANGKALAN, BacaJatim.com – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bangkalan kembali mencuat. Isu dugaan pungli itu disampaikan Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) STKIP PGRI Bangkalan dalam audiensi dengan Dinas Pendidikan, Rabu (14/1/2026).
Dalam pertemuan itu, PMII menyoroti proses pelayanan administrasi bagi guru dan tenaga pendidik yang dinilai berbelit serta rawan penyalahgunaan kewenangan.
Ketua Komisariat PMII STKIP PGRI Bangkalan, Alwin Faruq, mengungkapkan adanya indikasi praktik tidak sehat dalam pengurusan administrasi pendidikan, termasuk pengelolaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Ia menyebut sejumlah proses administratif kerap berjalan lamban tanpa alasan jelas, namun berubah cepat setelah adanya pemberian uang.
“Dalam temuan kami di lapangan, pengurusan administrasi guru sering dipersulit. Ironisnya, ketika disertai amplop, proses yang semula berlarut justru langsung disetujui,” kata Alwin.
PMII menilai praktik tersebut mencerminkan kegagalan sistem pelayanan publik dan mencederai rasa keadilan, terutama bagi guru honorer yang selama ini hidup dalam keterbatasan ekonomi.
“Guru honorer berjuang dengan penghasilan yang jauh dari layak. Jika mereka masih dibebani pungli untuk mengurus hak administratifnya, maka ini merupakan bentuk penindasan yang sistematis,” ujarnya.
Sebagai organisasi mahasiswa dari kampus pendidikan, PMII mengingatkan bahwa praktik pungli tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas dan masa depan pendidikan di Bangkalan.
“Jika budaya semacam ini terus dibiarkan, maka yang dikorbankan bukan hanya guru, tetapi juga masa depan pendidikan daerah,” tegas Alwin.
PMII STKIP PGRI Bangkalan menegaskan akan terus memantau dan mengawal perkembangan kasus dugaan pungli tersebut. Mereka mendesak Dinas Pendidikan Bangkalan untuk mengambil langkah konkret dan transparan guna memutus praktik-praktik yang merusak integritas birokrasi pendidikan.
Menanggapi desakan itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Moch. Mosleh, mengaku akan melakukan evaluasi internal. Ia menyebut masih berada pada tahap awal masa jabatannya dan tengah memetakan berbagai persoalan di lingkungan dinas.
“Saya baru menjabat sekitar satu minggu. Saat ini kami fokus memahami kondisi internal dan berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Mosleh.

