BANGKALAN, BacaJatim.com – Satu tahun masa kepemimpinan Bupati Bangkalan Lukman Hakim bersama Wakil Bupati Moh. Fauzan Ja’far memicu beragam penilaian di ruang publik. Kritik terhadap jalannya pemerintahan muncul, namun di sisi lain terdapat pandangan yang menilai kinerja pemerintah daerah tetap berada di jalur yang direncanakan.
Sejumlah pihak sebelumnya menilai program pemerintah daerah belum berjalan optimal. Kritik tersebut menguat setelah adanya evaluasi dari pemerintah provinsi serta sorotan dari salah satu fraksi di DPRD Bangkalan yang menyebut capaian tahun pertama belum signifikan.
Menanggapi hal itu, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Bangkalan, Nur Hakim, menyatakan bahwa penilaian tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan. Ia menilai arah pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah masih sesuai dengan perencanaan.
Menurutnya, pelaksanaan visi dan misi dalam dokumen RPJMD telah mulai direalisasikan secara bertahap. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan secara instan dan membutuhkan proses berkelanjutan.
Di sektor infrastruktur, ia memaparkan bahwa pembangunan jalan menunjukkan tren peningkatan. Pada 2023, pembangunan jalan tercatat sepanjang 43 kilometer, kemudian turun menjadi 24 kilometer pada 2024, dan kembali meningkat menjadi sekitar 54 kilometer pada tahun berjalan.
Meski demikian, ia mengakui bahwa persoalan jalan rusak di Bangkalan belum sepenuhnya teratasi. Pemerintah daerah, kata dia, menargetkan pembangunan jalan bisa mencapai sekitar 83 kilometer pada 2026.
Sementara di bidang pendidikan, perbaikan infrastruktur dilakukan pada 113 sekolah dasar serta 77 unit PAUD dan TK. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan digitalisasi sebanyak 261 unit sebagai bagian dari penguatan fasilitas pendidikan.
Di sektor kesehatan, peningkatan layanan dilakukan melalui pembangunan dan perbaikan fasilitas di beberapa wilayah, seperti Puskesmas Burneh, Tanah Merah, dan Tanjung Bumi, serta penguatan layanan di RSUD Syamrabu.
Selain itu, program penyediaan air bersih juga disebut menjadi salah satu capaian. Sepanjang 2025, distribusi air bersih telah dilakukan di 13 titik wilayah yang terdampak kekeringan. Program tersebut direncanakan berlanjut pada 2026 dengan alokasi anggaran sekitar Rp5 hingga Rp10 miliar.
Menanggapi tudingan bahwa program pemerintah berjalan tidak terarah, Nur Hakim menilai hal tersebut lebih bernuansa kepentingan politik.
Ia juga membantah isu terkait perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang disebut-sebut dilakukan setelah evaluasi gubernur.
Menurutnya, seluruh proses penganggaran telah melalui mekanisme yang berlaku, termasuk pembahasan dalam sidang paripurna DPRD. “Pemerintah bekerja berdasarkan perencanaan yang sudah disusun dan disepakati bersama,” ujarnya.

