BANGKALAN, BacaJatim.com – Dugaan perselingkuhan kembali mencuat di Kabupaten Bangkalan. Seorang pria berinisial AE, yang diketahui telah berstatus sebagai suami dari AP, diduga menjalin hubungan terlarang dengan seorang perempuan berinisial TS yang merupakan pegawai negeri sipil (PNS) aktif di lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (Diskopumdag)
Informasi yang dihimpun menyebutkan, hubungan tersebut berlangsung cukup lama hingga akhirnya diketahui oleh pihak keluarga. Perselingkuhan ini sempat memicu konflik rumah tangga dan berujung pada upaya mediasi antarap] kedua belah pihak.
Kuasa hukum AP, Irdiana Kusumawati, mengungkapkan bahwa dalam mediasi tersebut TS telah membuat surat pernyataan resmi untuk tidak melanjutkan hubungan dengan AE.
“TS sudah membuat surat pernyataan di atas materai pada 18 Februari 2025, berisi komitmen untuk mengakhiri hubungan terlarang tersebut,” ujar Irdiana, Jumat (13/3/2025).
Namun, menurutnya, kesepakatan itu diduga tidak dijalankan. Ia menyebut hubungan antara AE dan TS masih terus berlanjut meskipun pernyataan tertulis telah dibuat.
“Faktanya hubungan itu masih berjalan setelah surat pernyataan ditandatangani,” katanya.
Pihak kuasa hukum juga mengaku telah melaporkan persoalan ini kepada instansi terkait, termasuk Dinas Perdagangan, Inspektorat, hingga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bangkalan. Mengingat TS berstatus sebagai ASN aktif, kasus ini dinilai berkaitan dengan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai negeri.
Meski demikian, hingga kini belum ada kejelasan penanganan maupun sanksi yang dijatuhkan. Irdiana menilai terjadi saling lempar tanggung jawab antarinstansi.
“Dinas Perdagangan, Inspektorat, dan BKPSDM terkesan saling melempar. Belum ada ketegasan, padahal bukti-bukti yang kami miliki cukup jelas,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pihaknya memiliki dokumen dan bukti yang dinilai kuat terkait dugaan perselingkuhan tersebut, sehingga berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas demi menjaga integritas aparatur sipil negara.
Sebagai bentuk keseriusan, Irdiana juga menyampaikan peringatan keras. Jika tidak ada tindak lanjut yang jelas dari instansi terkait, pihaknya akan menempuh jalur hukum lain.
“Selanjutnya, jika kasus ini tetap tidak ada tindak lanjut yang jelas dari dinas terkait, kami akan melakukan upaya hukum lain, yakni melaporkan ke Polres Bangkalan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BKPSDM Kabupaten Bangkalan, Ari Murfianto, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima surat pengaduan terkait dugaan kasus tersebut dan saat ini tengah berkoordinasi dengan Inspektorat.
“Surat pengaduan sudah kami terima. Saat ini kami sudah berkoordinasi dengan Inspektorat, dan Inspektorat juga telah turun ke Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (Diskopumdag),” jelas Ari.
Ia menerangkan, dalam mekanisme penanganan pelanggaran disiplin ASN, pemeriksaan awal dilakukan oleh atasan langsung terhadap pegawai yang diduga melanggar.
“Dalam proses penanganan dugaan pelanggaran disiplin ASN, atasan langsung melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apabila terbukti melakukan pelanggaran dan sanksi yang dijatuhkan berupa sanksi sedang atau berat, maka proses selanjutnya dilakukan oleh tim,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Bangkalan, Ahmat Hafid, membenarkan bahwa pihaknya tengah menangani kasus tersebut. Ia menyebut proses pemeriksaan masih berjalan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
“On progres penanganan APIP,” singkatnya saat dikonfirmasi.

