SAMPANG, BacaJatim.com — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sampang memastikan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis telah memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Hal tersebut disampaikan Ketua Bapemperda DPRD Sampang, Mohammad Farok, saat menyampaikan laporan hasil pembahasan empat Raperda dalam rapat paripurna DPRD Sampang, Senin (30/03/2026).

Dalam kesempatan itu, Mohammad Farok, mengapresiasi peran seluruh pihak, baik legislatif, eksekutif, pemangku kepentingan, maupun masyarakat yang telah aktif memberikan masukan selama proses pembahasan berlangsung

Menurut Farok, keempat Raperda telah melalui seluruh tahapan pembentukan regulasi dan telah dilaksanakan sesuai prosedur perundang-undangan.

Proses itu, kata Farok, mencakup perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga harmonisasi bersama Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur.

Keempat regulasi yang disahkan, yakni Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Penanggulangan Kemiskinan, Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, serta Raperda tentang Desa Wisata.

“Seluruh Raperda ini merupakan bagian dari Propemperda tahun 2024 dan 2025. Kami juga telah menerima surat fasilitasi dari Gubernur Jawa Timur yang diterbitkan pada Januari hingga Februari 2026,” ujar Farok.

Farok menekankan pentingnya percepatan implementasi aturan ini. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Sampang segera mengajukan nomor register ke Gubernur Jawa Timur, agar peraturan tersebut dapat segera diundangkan dalam Lembaran Daerah.

“Hal ini penting agar payung hukum yang telah disahkan dapat segera berlaku efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperkuat layanan publik dan pengelolaan lingkungan,” tuturnya.

Ditempat yang sama, Wakil Bupati Sampang KH Ahmad Mahfud, memberikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara legislatif dan eksekutif.

Menurutnya, pengesahan empat Raperda ini merupakan wujud komitmen bersama, dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat. Hasil pembahasan bersama ini telah menghasilkan penyempurnaan yang signifikan.

“Kami memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan publik, guna mewujudkan masyarakat Sampang yang sejahtera dan bermartabat,” ucap Wakil Bupati yang akrab disapa Ra Mahfud.

Selain pengesahan Raperda, di rapat paripurna itu juga mengagendakan penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025.

“LKPJ ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama, untuk mengoptimalkan capaian pembangunan di Kabupaten Sampang pada tahun-tahun mendatang,” tandas Ra Mahfud.

Sekadar diketahui, hadir dalam rapat paripurna jajaran pimpinan dan anggota DPRD Sampang, unsur Forkopimda, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.