BANGKALAN, BacaJatim.com – Ketidakhadiran saksi kunci Imron Fatah alias IF dalam persidangan perkara dugaan aliran dana PT Tonduk Majeng Madura (PT. TMM) menjadi sorotan kuasa hukum mantan Direktur PT TMM, Uftori.
Kuasa hukum Uftori, Nang Engki Anom Suseno, menilai absennya IF berpotensi menghambat pengungkapan fakta penting terkait dugaan kerugian negara bernilai miliaran rupiah.
Dalam persidangan yang digelar, IF disebut sebagai pihak yang memiliki peran langsung dalam penjualan aset PT TMM. Berdasarkan dokumen yang diungkap dalam sidang, aset milik perusahaan daerah (PD Sumber Daya) tersebut memiliki nilai sekitar Rp. 3 miliar.
Namun, aset tersebut diduga dijual hanya sebesar Rp1,2 miliar. Perbedaan nilai yang cukup signifikan tersebut menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan dana yang bersumber dari keuangan negara.
“IF ini disebut sebagai pihak yang menjual aset PT TMM. Nilainya sekitar Rp. 3 miliar, tetapi dijual hanya Rp. 1,2 miliar. Ini harus dijelaskan secara terang,” kata Engki usai persidangan, Rabu (1/4/2026).
Menurutnya, keterangan dari IF menjadi sangat penting untuk menjelaskan sejumlah pertanyaan krusial, mulai dari alasan penjualan di bawah nilai, mekanisme transaksi, hingga aliran dana setelah penjualan dilakukan.
Yang menjadi sorotan, IF tidak hadir dalam persidangan tanpa penjelasan resmi. Bahkan, menurut Nang Engki, tidak ada surat keterangan ataupun alasan yang disampaikan kepada majelis hakim terkait ketidakhadiran saksi tersebut.
Padahal, dalam agenda sidang sebelumnya dijadwalkan delapan saksi fakta dan dua saksi ahli. Namun yang hadir hanya lima saksi fakta, sementara IF yang dinilai sebagai saksi kunci justru tidak hadir.
“Kami sangat menyayangkan karena saksi penting tidak hadir dan tidak ada penjelasan apapun dari penuntut umum,” tegasnya.
Engki juga menyoroti sikap penuntut umum yang tidak memberikan kepastian apakah IF akan dihadirkan dalam sidang berikutnya.
Menurutnya, ketidakhadiran saksi kunci tersebut seharusnya menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan dugaan kerugian negara.
Ia juga meminta majelis hakim menggunakan kewenangannya untuk memanggil IF secara langsung demi mengungkap kebenaran material dalam perkara tersebut.
“Dalam KUHAP, majelis hakim memiliki kewenangan memanggil saksi yang dianggap penting. Kami sudah mengajukan, karena IF adalah saksi kunci,” ujarnya.
Dugaan Aliran Dana Negara Belum Terungkap
Selain itu, Engki menilai tanpa keterangan dari IF, aliran dana hasil penjualan aset tersebut belum dapat diungkap secara jelas.
Ia menegaskan bahwa perkara pidana seharusnya berorientasi pada pengungkapan kebenaran material, bukan sekadar formalitas aliran dana awal.
“Kalau saksi yang menjual aset tidak dihadirkan, maka bagaimana aliran dana dan potensi kerugian negara bisa dibuktikan secara utuh,” katanya.
Majelis Dinilai Terlalu Fokus pada Aliran Dana Awal
Dalam persidangan, majelis hakim disebut lebih fokus pada aliran dana dari PD Sumberdaya ke PT TMM. Sementara penggunaan dana dan proses penjualan aset dinilai kurang didalami.
Padahal, menurut Engki, justru pada titik tersebut potensi kerugian negara diduga terjadi.
“Kami sudah berupaya maksimal sesuai prosedur hukum. Tapi jika saksi kunci tidak dihadirkan, tentu ini menjadi catatan penting dalam proses persidangan,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, pihak kuasa hukum Uftori akhirnya menyerahkan penilaian proses persidangan kepada publik.
Menurut Engki, kehadiran IF sangat penting untuk menjawab dugaan penjualan aset di bawah nilai serta aliran dana hasil transaksi tersebut.
“Kami serahkan kepada masyarakat untuk menilai. Karena saksi yang paling mengetahui penjualan aset justru tidak hadir dalam persidangan,” pungkasnya.

