BANGKALAN, BacaJatim.com – Kuasa hukum mantan Direktur PT Tonduk Majeng Madura, Uftori, Nang Engki Anom Siseno, menantang Imron Fatah alias IF untuk hadir dalam persidangan jika merasa tidak terlibat dalam perkara dugaan korupsi PT Tonduk Majeng Madura.
Menurut Engki, ketidakhadiran Imron Fatah dalam persidangan justru menimbulkan tanda tanya, terlebih nama yang bersangkutan disebut dalam proses penjualan sejumlah aset yang menjadi bagian dari perkara tersebut.
“Jika merasa tidak bersalah dan tidak terlibat, maka seharusnya hadir di persidangan untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah. Itu justru cara paling tepat untuk meluruskan fakta,” tegas Engki, kepada BacaJatim, Selasa (7/4/2026).
Engki menjelaskan, Imron Fatah sebelumnya disebut hanya berperan sebagai mediator dalam penjualan aset milik para terdakwa. Namun, menurutnya, pernyataan tersebut harus dibuktikan dalam persidangan.
Ia menilai penting untuk mengungkap siapa pembeli aset serta ke mana aliran dana hasil penjualan tersebut.
“Kalau hanya mediator, maka harus dijelaskan siapa pembelinya dan ke mana uang hasil penjualan itu. Ini penting untuk menemukan kebenaran material dalam perkara ini,” ujarnya.
Menurut Engki, dalam perkara dugaan korupsi, penegakan hukum tidak hanya melihat kepemilikan formal, tetapi juga harus mengungkap fakta material di balik transaksi yang terjadi.
Engki juga menyebut, meskipun aset tercatat atas nama pribadi para terdakwa, pembelian aset tersebut diakui menggunakan dana PT Tonduk Majeng Madura.
Ia menjelaskan, pada saat itu perusahaan mengalami kendala administratif dalam kepemilikan aset, sehingga pembelian dilakukan dengan mengatasnamakan individu dengan rencana dibalik nama menjadi milik perusahaan.
Namun sebelum proses tersebut terlaksana, muncul perkara hukum dan aset kemudian dijual melalui Imron Fatah.
“Para terdakwa telah menyampaikan bahwa dana pembelian berasal dari PT TMM. Jika kemudian dijual, maka harus jelas siapa pembelinya dan bagaimana aliran dananya,” kata Nang Engki.
Sebelumnya, kuasa hukum Imron Fatah, Rishang Bimah Wijaya, menyatakan kliennya tidak terlibat dalam perkara dan hanya diminta membantu menjualkan beberapa aset pada tahun 2022.
Dari delapan aset yang ditawarkan, tiga di antaranya disebut berhasil dijual, yakni apartemen Gunawangsa, rumah di Kayangan, serta tanah di Rungkut Mapan Timur. Total transaksi disebut mencapai sekitar Rp1,25 miliar dan seluruh dana diterima langsung oleh pemilik aset.
Rishang juga menegaskan bahwa Imron Fatah tidak menerima aliran dana dan tidak mengetahui sumber dana pembelian aset tersebut.
Namun, Engki menilai alasan tidak hadir karena merasa tidak terlibat justru tidak tepat dalam konteks hukum.
“Merasa tidak terlibat kemudian tidak hadir itu logika yang terbalik. Justru ketika nama disebut, yang bersangkutan wajib hadir untuk memberikan klarifikasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, kehadiran Imron Fatah penting agar tidak muncul spekulasi publik serta memastikan proses hukum berjalan secara transparan.
Selain itu, Engki juga menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menuding Imron Fatah terlibat dalam pengurusan penghentian perkara atau SP3. Namun ia menilai, seluruh fakta perlu diungkap secara terbuka di persidangan.
Menurutnya, perkara dugaan korupsi harus menitikberatkan pada kebenaran material agar fakta yang sebenarnya dapat terungkap secara utuh.
“Hadir saja di persidangan dan berikan kesaksian di bawah sumpah. Dengan begitu, fakta akan jelas dan tidak ada lagi spekulasi yang berkembang,” pungkasnya.

