BANGKALAN, BacaJatim.com – Penanganan dugaan korupsi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Bangkalan kembali menjadi sorotan. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) menilai proses penanganan perkara oleh Kejaksaan Negeri Bangkalan belum maksimal dan berpotensi menimbulkan kesan tebang pilih.
Sorotan tersebut mencuat dalam audiensi yang digelar di Kantor Kejaksaan Negeri Bangkalan, Kamis (9/4/2026). Pertemuan itu dihadiri perwakilan LSM Gerbang Timur dan LSM Pemerhati WBK yang mengaku selama ini aktif mengawal kasus dugaan korupsi yang disebut merugikan negara hingga miliaran rupiah tersebut.
Ketua LSM Gerbang Timur, Amir Hamzah, meminta aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan transparan. Ia menilai perkembangan kasus berjalan lambat karena hingga kini baru tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
“Kami berharap kejaksaan benar-benar tegak lurus. Jangan sampai ada kesan tebang pilih dalam menetapkan tersangka, karena hukum harus ditegakkan secara adil dan transparan,” kata Amir dalam audiensi tersebut.
Menurutnya, terdapat sejumlah pihak lain yang diduga turut menikmati hasil dari transaksi dalam perkara tersebut, namun hingga kini belum tersentuh proses hukum. Kondisi ini, kata dia, menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
“Kasus ini sudah berjalan cukup lama, tetapi baru tiga tersangka. Padahal ada pihak lain yang diduga ikut menikmati aliran dana. Ini yang menjadi perhatian kami,” ujarnya.
Selain itu, Amir juga menyoroti belum dihadirkannya saksi kunci dalam proses persidangan, termasuk mantan Kepala Desa Tengket yang disebut memiliki informasi penting terkait objek perkara.
Ia menilai kehadiran saksi kunci menjadi faktor penting untuk membuka secara terang dugaan penyimpangan dalam transaksi aset yang menjadi pokok perkara.
“Kami khawatir jika saksi-saksi penting tidak dihadirkan, maka fakta sebenarnya tidak akan terungkap secara menyeluruh,” katanya.
Hal senada disampaikan perwakilan LSM Pemerhati WBK, Moh. Hidayat. Ia menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses persidangan, terutama terkait tidak dihadirkannya beberapa saksi yang dinilai memiliki peran penting.
Menurutnya, objek perkara yang berkaitan dengan transaksi tanah bernilai miliaran rupiah seharusnya diusut secara komprehensif, termasuk dengan menghadirkan seluruh pihak yang terlibat.
“Ada saksi-saksi yang seharusnya dihadirkan demi terangnya perkara, namun tidak pernah dipanggil. Ini menimbulkan tanda tanya besar,” ujarnya.
Ia juga mengungkap dugaan adanya transaksi di bawah tangan dalam perkara tersebut dengan nilai sekitar Rp9 miliar, sementara potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp15 miliar.
“Nilai sebesar itu, tetapi transaksi diduga dilakukan di bawah tangan. Ini sangat janggal dan perlu diusut secara menyeluruh,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bangkalan, Handoko, menegaskan bahwa pihaknya tetap bekerja profesional dan terbuka terhadap masukan dari masyarakat.
Ia menyebut audiensi dengan LSM menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi serta memastikan proses penanganan perkara berjalan transparan.
“Pada prinsipnya, teman-teman LSM mendukung kejaksaan untuk menuntaskan perkara ini. Kami juga terbuka terhadap masukan dan terus berupaya agar penanganan kasus berjalan profesional,” kata Handoko.
Terkait permintaan menghadirkan saksi tertentu, ia menjelaskan bahwa penuntut umum memiliki pertimbangan dalam menentukan saksi yang akan dihadirkan di persidangan, terutama berdasarkan kebutuhan pembuktian hukum.
Selain itu, ia juga menyebut adanya keterbatasan waktu dalam proses persidangan yang turut menjadi pertimbangan dalam menghadirkan saksi.
Meski demikian, Handoko memastikan perkara tersebut masih dalam tahap persidangan dan berpotensi berkembang apabila ditemukan fakta baru.
“Kami masih berproses. Semua kemungkinan masih terbuka, termasuk pengembangan perkara jika muncul fakta-fakta baru di persidangan,” ujarnya.

