BANGKALAN, BacaJatim.com – Polemik 10 persen pajak daerah dari rumah makan kembali mencuat setelah satuan tugas pendapatan asli daerah (PAD) melakukan inspeksi mendadak (sidak), yang di komandoi langsung oleh wakil Bupati Bangkalan Fauzan Ja’far menuai bantahan dari sejumlah pemilik usaha.

Hal itu membuat konsultan hukum rumah makan Gang Amboina, Bahtiar Pradinata, mengungkap sejumlah persoalan dalam mekanisme pemungutan pajak yang dinilai belum berjalan proporsional.

Dalam keterangannya, Bahtiar tidak hanya membantah tudingan bahwa kliennya menunggak pajak, tetapi juga menyoroti adanya persoalan sistemik yang berpotensi merugikan pelaku usaha kecil.

Ia menegaskan bahwa selama ini rumah makan Gang Amboina tetap menjalankan kewajiban pajak sesuai arahan pemerintah daerah.

“Faktanya kami tetap bayar. Bahkan nominalnya terus meningkat mengikuti kebijakan yang ada,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Namun, menurut Bahtiar, persoalan utama justru terletak pada mekanisme pemungutan pajak yang belum ideal. Ia menyebut sistem yang berjalan saat ini membuat beban pajak yang seharusnya ditanggung konsumen, justru harus ditutup oleh pemilik usaha.

“Kondisi di lapangan tidak memungkinkan kami menarik pajak langsung dari pembeli. Akhirnya pelaku usaha yang menanggung sendiri,” jelasnya.

Selain itu, ia mengungkap adanya kejanggalan dalam proses pembayaran pajak terbaru. Saat hendak menyetor kewajiban, pihaknya justru diminta menunda oleh otoritas terkait. Ironisnya, tak lama kemudian muncul pemberitaan yang menyebut sejumlah warung tidak membayar pajak.

“Ini yang menjadi pertanyaan. Kami diminta menunggu, tapi kemudian muncul narasi seolah-olah tidak patuh,” tegasnya.

Bahtiar juga mengkritisi metode pengawasan yang dilakukan pemerintah, terutama saat momen hari besar seperti Lebaran Ketupat. Menurutnya, lonjakan pengunjung pada periode tersebut tidak bisa dijadikan acuan untuk menilai pendapatan harian usaha.

“Kalau pengawasan dilakukan saat momen ramai, tentu hasilnya tidak mencerminkan kondisi sebenarnya,” katanya.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa kebijakan peningkatan pajak tanpa mempertimbangkan kondisi riil usaha berpotensi memicu gelombang penurunan daya tahan usaha kecil. Bahkan, ia menyebut beberapa pelaku usaha kini berada di ambang gulung tikar.

Sebagai jalan keluar, Bahtiar mendorong pemerintah daerah untuk membenahi sistem pemungutan pajak agar lebih transparan, salah satunya dengan menempatkan petugas di lokasi usaha guna menarik pajak langsung dari konsumen.

Ia juga meminta agar upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya bertumpu pada sektor warung makan, melainkan diperluas ke sektor lain yang dinilai lebih potensial.

“Perlu ada keadilan dalam penerapan kebijakan. Jangan sampai pelaku usaha kecil menjadi pihak yang paling terbebani,” ujarnya.

Di tengah polemik ini, Bahtiar memastikan kliennya tetap berkomitmen untuk taat pajak. Namun ia menekankan, kebijakan fiskal daerah seharusnya disusun dengan mempertimbangkan keseimbangan antara target pendapatan dan keberlangsungan usaha masyarakat.

“Tujuannya sama, kami ingin berkontribusi. Tapi harus dengan sistem yang adil,” pungkasnya.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.