SAMPANG, BacaJatim.com — Bupati Sampang Slamet Junaidi dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sampang, oleh Ketua Bidang Ukhuwah dan Kerukunan Umat Beragama MUI Jawa Timur, KH Jazuli Nur di Pendopo Trunojoyo, pada Kamis (23/04/2026) pagi.

Pengukuhan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Jawa Timur Nomor Kep 18/DP-P/XII/2025. Dimana, dalam SK itu KH M Itqan Bushiri dikukuhkan sebagai Ketua Umum MUI Kabupaten Sampang masa khidmat 2025-2030.

Dalam pengukuhan itu, dihadiri oleh Wakil Bupati Sampang KH Achmad Mahfud, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Ketua DPRD Sampang Rudi Kurniawan.

Selain itu, tampak hadir para Pimpinan Perbankan, sejumlah Kepala OPD, beberapa Ketua Ormas Keagamaan, awak media serta pengurus MUI tingkat Kecamatan se Kabupaten Sampang.

Momentum pengukuhan ini menjadi penegasan konsolidasi kelembagaan MUI Kabupaten Sampang dalam memperkuat peran ulama di berbagai sektor kehidupan umat di Kota Bahari.

Sekretaris MUI Jawa Timur, KH Nur Fauzi membacakan SK Dewan Pimpinan dan Dewan Pertimbangan MUI Kabupaten Sampang. SK ini ditetapkan di Surabaya, 24 Desember 2025.

Sesi pengukuhan dipimpin Ketua Bidang Ukhuwah dan Kerukunan Umat Beragama MUI Jatim, KH Jazuli Nur. Setelah itu, para pengurus mengikuti baiat yang diucapkan. Baiat diawali dengan syahadat.

Mewakili Slamet Junaidi, Wakil Bupati Sampang KH Ahmad Mahfudz, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus yang baru dikukuhkan.

Dia berharap momentum tersebut semakin meneguhkan komitmen dalam menjalankan peran MUI sebagai penjaga arah keagamaan umat sekaligus jembatan antara umat Islam dan negara.

Menurutnya, pergantian kepengurusan merupakan hal yang wajar dan menjadi indikator sehatnya sebuah organisasi melalui proses regenerasi kepemimpinan.

“Selain sebagai pemberi fatwa terhadap berbagai persoalan umat, MUI juga diharapkan menjadi entitas terdepan membimbing umat dalam menjalankan ajaran Islam secara haq dan moderat (wasathiyah), yakni Islam yang mengedepankan perdamaian, kesantunan, toleransi, dan moderasi dalam berdakwah,” ucapnya.

Ia menambahkan, dalam konteks lokal Kabupaten Sampang, MUI memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam memberikan pertimbangan keagamaan terhadap kebijakan publik, sekaligus menjaga keseimbangan antara nilai-nilai Islam dan pembangunan daerah.

Dengan komposisi kepengurusan yang diisi para alim ulama, Lora Mahfudz optimis MUI mampu menjalankan fungsi tersebut dengan baik. Dirinya berpesan agar pengurus baru dapat melanjutkan capaian positif yang telah di rintis sebelumnya serta mampu menghadirkan terobosan baru.

Organisasi MUI yang diisi oleh para alim ulama diharapkan mampu terus meningkatkan ukhuwah Islamiyah serta membangun kebersamaan dan kerukunan di Kabupaten Sampang.

“Sinergi ulama dan pemerintah sangat penting dalam menyelesaikan berbagai tantangan. Oleh karena itu, pertahankan capaian yang sudah baik dan tingkatkan aspek yang masih perlu dibenahi,” tandasnya.

Sementara itu, dalam sambutannya KH. Itqan Bushiri, mengatakan bahwa peran ulama ke depan harus semakin strategis dalam menjembatani dinamika sosial masyarakat. Ulama dituntut untuk mampu menghadirkan dakwah yang inklusif sekaligus solutif bagi permasalahan umat.

“Generasi sekarang tidak cukup hanya dengan ceramah. Mereka lebih dekat dengan gadget dan informasi digital. Karena itu, MUI harus mampu hadir melalui media yang relevan, seperti website dan platform digital lainnya,” tuturnya.

Kiai Itqan menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terbentuknya kepengurusan baru, khususnya kepada Dewan Pertimbangan MUI Kabupaten Sampang yang dikomandani langsung oleh Bupati Sampang.

Menurut Kiai Itqan, amanah yang diemban para pengurus MUI ke depan tidaklah ringan. MUI harus mengedepankan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi serta memperkuat kebersamaan dalam mengambil keputusan keagamaan.

“MUI hadir sebagai wadah musyawarah para ulama, bukan untuk berjalan sendiri-sendiri. Dalam menetapkan fatwa atau memberikan pencerahan kepada masyarakat, dibutuhkan kebersamaan dan keterlibatan banyak pihak,” pungkasnya.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.