BANGKALAN, BacaJatim.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan pentingnya sektor perumahan sebagai instrumen pemerataan pembangunan saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Minggu (3/5/2026).
Kunjungan tersebut difokuskan pada peninjauan usulan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang.
Dalam kesempatan itu, Maruarar menyebut peningkatan anggaran perumahan tidak lepas dari dukungan lintas pihak, mulai dari pemerintah daerah di Madura hingga DPR RI, termasuk Ketua Badan Anggaran, Said Abdullah.
“Kolaborasi ini yang membuat program perumahan bisa berjalan lebih masif,” ujarnya.
Pemerintah mengalokasikan ribuan unit bantuan rumah layak huni melalui BSPS Tahun Anggaran 2026 untuk wilayah Madura. Rinciannya, Kabupaten Sampang menerima 1.300 unit, Pamekasan 1.200 unit, Sumenep 800 unit, dan Bangkalan 573 unit.
Distribusi tersebut diharapkan mampu mempercepat pengurangan rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain bantuan stimulan, pemerintah juga memperluas akses pembiayaan melalui kredit mikro perumahan. Skema ini menawarkan pinjaman di bawah Rp100 juta tanpa jaminan dengan bunga ringan sekitar 0,5 persen per bulan.
Program ini ditujukan bagi masyarakat yang ingin membangun atau memperbaiki rumah secara mandiri, namun terkendala keterbatasan modal.
Efek Berganda ke Ekonomi Lokal
Menurut Maruarar, pembangunan perumahan tidak hanya berdampak pada penyediaan hunian, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi di tingkat lokal. Aktivitas pembangunan melibatkan berbagai sektor, seperti tenaga kerja konstruksi, toko bahan bangunan, jasa transportasi, hingga perbankan.
“Perumahan punya efek berganda yang besar terhadap ekonomi,” tegasnya.
Dalam peninjauan tersebut, pemerintah memastikan bantuan BSPS diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Rumah yang menjadi sasaran harus masuk kategori tidak layak huni serta dimiliki oleh warga berpenghasilan rendah.
Langkah ini dilakukan untuk menjaga efektivitas program sekaligus memastikan tidak terjadi salah sasaran dalam distribusi bantuan.
Rangkaian kunjungan kerja di Bangkalan ditutup dengan peninjauan perumahan subsidi di Perumahan Kokoh City, Desa Tebul, Kecamatan Kwanyar. Pemerintah ingin memastikan kualitas pembangunan serta kesiapan hunian bagi masyarakat penerima manfaat.

