SAMPANG, BacaJatim.com — Kuasa hukum Hairuddin, korban pengeroyokan dengan sajam dan senjata api (senpi) di SPBU Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, tak terima dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa Madjari.
Saat persidangan, JPU membacakan tuntutan tiga tahun penjara untuk Madjari. Tuntutan itu dianggap oleh pengacara korban, Jakfar Sodik terlalu ringan, sangat mencederai rasa keadilan bagi kliennya dan juga tidak sesuai dengan dakwaan serta fakta di persidangan.
Sebab, kata Managing Partner AJP Lawfirm itu, fakta persidangan justru menguatkan adanya unsur perencanaan dalam aksi kekerasan tersebut.
“Padahal dalam dakwaannya, JPU ini mendakwa terdakwa dengan pasal yang berlapis, yaitu Pasal 459 KUHP junto Pasal 458 KUHP, dengan subsider Pasal 262 KUHP, Pasal 467 dan Pasal 307 KUHP,” kata Jakfar, Senin (04/05/2026).
Artinya, lanjut Jakfar, dengan adanya lapisan pasal yang didakwakan itu dan juga adanya fakta-fakta persidangan yang sangat terbuka bahwa terdakwa bersama pelaku lain ada niat untuk membunuh korban.
“Rekaman CCTV itu sudah sangat jelas, korban dibacok bertubi-tubi, bahkan salah satu dari pelaku yang saat ini masih buron itu menggunakan senjata api, maka tuntutan 3 tahun ini sangat tidak proporsional,” ungkapnya.
Menurut Jakfar, yang menjadi pertimbangan JPU dalam memberikan tuntutan ringan terhadap terdakwa karena adanya pernyataan maaf dari korban di persidangan.
‘Harusnya hal itu tidak boleh menjadi satu-satunya alasan jaksa dalam menentukan berat ringannya hukuman. Pengampunan korban tidak serta-merta menghapus unsur pidana yang serius. Jika ini dijadikan dasar utama, maka berpotensi mencederai keadilan dan melemahkan efek jera hukum,” imbuhnya.
Jakfar Sodik, mengingatkan bahwa tuntutan ringan berisiko menimbulkan dampak luas di masyarakat, khususnya di wilayah yang masih kerap terjadi kekerasan seperti pembacokan atau carok.
“Kalau hukuman terlalu ringan, ini bisa menjadi preseden buruk. Efek jera hilang, bahkan bisa memicu pengulangan tindak kekerasan. Hukum harus hadir memberikan perlindungan dan kepastian keadilan,” tegasnya.
Sebab, kata Jakfar, ketika seorang pelaku yang katanya punya kekuatan dan arogansi dituntut minimum, padahal fakta persidangan menunjukkan bahwa rencana pembunuhan itu ada.
“Dan berhentinya pembunuhan tidak terlaksana itu bukan karena keinginan dari terdakwa, maka seharusnya jaksa menuntut minimal 5 tahun atau 7 tahun penjara,” imbuhnya.
Jakfar mengaku jika keluarga korban menangis mendengar tuntutan tiga tahun penjara terhadap Madjari. Tangisan itu sebagai bentuk kecewa atas tuntutan jaksa.
Karena itu, pihaknya meminta majelis hakim pengadilan agar mempertimbangkan seluruh fakta persidangan secara objektif dan menjatuhkan putusan yang lebih berat demi memenuhi rasa keadilan korban.
“Kami sangat berharap majelis hakim memutus perkara ini dengan seadil-adilnya, berdasarkan bukti yang ada, serta mempertimbangkan penderitaan korban. Putusan harus mencerminkan keadilan substantif, bukan sekadar formalitas,” tandasnya.
Selain itu, kuasa hukum juga menyoroti masih adanya pelaku lain yang belum tertangkap dan diduga menggunakan senjata api. Hal ini dinilai menjadi ancaman serius serta perlu penanganan tegas dari aparat penegak hukum.

