BANGKALAN, BacaJatim.com – Polemik pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, kian memanas di tengah kondisi yang disebut darurat. Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat yang memanfaatkan lahan di Kecamatan Labang sebagai lokasi pembuangan sementara memicu penolakan dari pemerintah desa dan masyarakat.
Lahan yang berada di Desa Sukolilo Barat itu diketahui merupakan area yang sebelumnya direncanakan untuk pengembangan kawasan Islamic Science Park. Namun, alih-alih menjadi pusat edukasi dan pengembangan wilayah, lokasi tersebut kini justru mulai dipenuhi tumpukan sampah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, setiap hari sedikitnya 15 truk sampah harus diangkut akibat terbatasnya fasilitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Bangkalan. Dalam situasi ini, DLH disebut mengambil langkah darurat dengan memanfaatkan lahan tersebut sebagai titik pembuangan sementara.
Namun kebijakan itu dinilai bermasalah karena tidak melalui persetujuan resmi pemerintah desa maupun kesepakatan masyarakat setempat.
Kepala Desa Sukolilo Barat, Muhammad Faiq, menegaskan bahwa pihaknya secara resmi telah menyampaikan penolakan. Dalam surat bernomor 141/3/433/312.6/2026 tertanggal 6 Mei 2026, pemerintah desa menyatakan keberatan atas aktivitas pembuangan sampah di wilayahnya.
“Tidak ada kesepakatan dalam musyawarah. Justru masyarakat menyampaikan berbagai kekhawatiran, mulai dari dampak lingkungan, kesehatan, hingga penurunan kualitas hidup,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Penolakan juga datang secara kolektif dari warga, khususnya terkait rencana penggunaan kawasan Dusun Berek Lorong sebagai lokasi pembuangan. Pemerintah desa meminta agar pemerintah kabupaten segera mencari alternatif yang tidak merugikan masyarakat.
Sejumlah pihak menilai langkah yang diambil DLH mencerminkan belum optimalnya perencanaan jangka panjang dalam pengelolaan sampah. Pendekatan darurat dengan memanfaatkan lahan sementara dianggap tidak menyelesaikan akar persoalan, melainkan hanya memindahkan masalah.
Selain berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, kebijakan tersebut juga dinilai membuka ruang konflik sosial jika dilakukan tanpa transparansi dan pelibatan masyarakat.
Kini, perhatian publik tertuju pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk segera menghadirkan solusi komprehensif. Penyediaan TPA yang memadai serta sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangkalan, Ahmad Sidik, enggan memberikan tanggapan lebih jauh terkait penolakan tersebut. “Tidak usah, kami fokus menangani persoalan sampah,” ujarnya singkat.

