BANGKALAN, BacaJatim.com – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangkalan menyisakan pekerjaan rumah baru. Sejumlah warga mengeluhkan bau menyengat yang diduga berasal dari sampah sisa makanan MBG yang dibuang ke kontainer sampah di area pasar.

Aroma tak sedap tersebut disebut mulai mengganggu aktivitas pedagang dan masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi. Kondisi itu paling terasa saat siang hari ketika suhu udara meningkat, sementara sampah organik belum segera diangkut.

Salah satu pengunjung pasar, Marhamah menilai persoalan ini perlu mendapat perhatian serius. Selain mengurangi kenyamanan di ruang publik, penumpukan sisa makanan juga dikhawatirkan memicu munculnya lalat serta berdampak pada kebersihan lingkungan.

“Semoga pemerintah segera melakukan tindakan tegas,” tuturnya kepada BacaJatim, Kamis (11/6/2026).

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangkalan, Ahmad Siddiq, mengakui sampah dari kegiatan MBG saat ini masih diperbolehkan masuk ke kontainer pasar.

Menurutnya, tugas DLH berada pada tahap pengelolaan akhir hingga pembuangan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Ia menjelaskan, retribusi sebesar Rp200 ribu yang dibayarkan pelaksana MBG tidak mencakup layanan penjemputan sampah dari lokasi kegiatan. Dana tersebut hanya diperuntukkan bagi proses pengelolaan di fasilitas pembuangan akhir.

“Kalau LH yang suruh mengangkut, LH belum dapat tambahan anggaran BBM untuk pengangkutan itu, terutama yang jauh-jauh,” kata Ahmad.

DLH mencatat, baru sekitar 20 penyelenggara MBG yang telah membayar retribusi pengelolaan sampah. Surat imbauan pun telah dilayangkan kepada pelaksana lainnya agar segera memenuhi kewajiban tersebut.

Sementara itu, Kepala Satgas MBG Bangkalan, Bambang Budi Mustika, menilai tantangan terbesar saat ini bukan pada ketersediaan tempat pembuangan, melainkan sistem distribusi pengangkutan sampah dari titik pelaksanaan MBG.

Menurutnya, armada yang tersedia belum mampu menjangkau seluruh lokasi, khususnya di daerah yang jauh dari pusat layanan. Akibatnya, pengangkutan sampah belum dapat dilakukan secara merata.

“Belum maksimal. Hanya beberapa titik saja yang dekat dengan lokasi itu DLH sudah mengambil untuk pengangkutan sampah. Sedangkan yang jauh-jauh masih terbatas dengan kendaraan,” ujarnya.

Pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki infrastruktur pendukung berupa TPS, TPS 3R, hingga TPA. Namun, belum optimalnya sistem pengangkutan membuat persoalan sampah MBG menjadi tantangan baru yang harus segera diselesaikan.

Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya fokus pada keberlangsungan program pemenuhan gizi, tetapi juga memastikan pengelolaan limbahnya berjalan baik agar tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan maupun aktivitas ekonomi warga.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.