SAMPANG, BacaJatim.com — Dilaporkan menyalahgunakan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2020-2021, mantan Kepala Desa (Kades) Batoporo Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, akhirnya buka suara.

Erha Suud Abdullah dan Masroni Sappe selaku kuasa hukum eks Kades Batuporo Barat, Jadid mengatakan bahwa pelaporan tersebut diduga ada kepentingan politik, menyambut tahun politik 2027 mendatang.

Sebab, selama beberapa tahun penanganan kasus tersebut, terkesan mandek bahkan terindakasi adanya muatan politik di tingkat desa. Padahal beberapa waktu lalu, pihak kepolisian dikabarnya telah menaikan status menjadi peyidikan.

“Kami sebagai kuasa hukum pihak terlapor menilai dari surat undangan klarifikasi Polres Sampang kepada klien kami tertanggal16 Agustus 2025 hingga saat ini belum ada kejelasan,” ujar Erha Suud Abdullah, Sabtu (13/06/2026).

Menurut dia, meskipun tidak ada norma positif yang menyebutkan batas waktu penyelidikan dan penyidikan, tetapi proses ini tidak boleh menyalahi asas kepastian hukum, dan tidak ada pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

“Inilah fungsi dari prinsip rule of law (due proces of law) di dalam negara hukum, dari proses hukum yg menggantung status klien kami ini, wajar jika kami menduga klien kami ini hanya dijadikan sandera politik karena mendekati momentum Pilkades 2027,” tudingnya.

Kasus ini, kata dia, sudah berjalan kurang lebih 5 tahun tanpa arah dan tujuan. Tetapi, ada sedikit informasi pada tanggal 22 Mei 2025 lalu ada pemberitaan jika kasus dugaan penyalahgunaan dana BLT DD ini sudah dinaikkan pada tahap penyidikan.

“Namun hingga saat ini, sama sekali belum ada tindaklanjut dari Polres Sampang. Ini kan aneh?, kondisi seperti ini justru memunculkan berbagai spekulasi,” ujarnya.

Oleh sebab itu, selaku kuasa hukum terlapor pihaknya menegaskan jika kasus ini sudah lidik maka perlu juga diperiksa 4 orang sesuai keterangan BAP.

“Jika keempat orang tersebut tidak diperiksa, maka klien kami menyatakan tindakan pidananya itu tidak lengkap,” tegasnya.

Dirinya menegaskan bahwa terlapor menyatakan sikap siap di periksa ulang bersama keempat orang tersebut dengan fakta sehingga peristiwa itu menjadi utuh,

“Klien kami sangat tersudutkan sehingga meminta gelar perkara terhadap 4 orang yang disebutkan salah satunya yaitu perengkat desa,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, hasil audit yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sampang dalam perkara yang menyeret Jedid tersebut ditemukan adanya kerugian negara dengan nilai mencapai lebih dari Rp1,3 miliar.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.