BANGKALAN, BacaJatim.com – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bangkalan mendesak Pemerintah Kabupaten Bangkalan mencabut kebijakan yang mewajibkan masyarakat melampirkan bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai salah satu syarat mengakses sejumlah layanan administrasi publik.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Gerakan Bulan Bakti Pembayaran/Pelunasan PBB-P2 Tahun 2026 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan. Program itu berlangsung mulai 1 Juli hingga 31 Agustus 2026 sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PBB-P2.

Dalam surat tersebut juga diatur bahwa seluruh kepala SKPD, pejabat struktural, fungsional, hingga staf di lingkungan Pemkab Bangkalan diwajibkan menjadi pelopor pembayaran PBB-P2. Mereka diminta menyerahkan fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai bentuk komitmen terhadap gerakan tersebut.

Tak hanya itu, surat tersebut juga menginstruksikan SKPD yang memberikan pelayanan publik, seperti pelayanan perizinan, KTP, Kartu Keluarga (KK), surat keterangan, legalisasi surat, hingga persewaan gedung dan aset daerah, untuk menjadikan bukti pelunasan PBB-P2 Tahun 2026 sebagai salah satu persyaratan administrasi bagi pemohon.

Ketua II Bidang Eksternal PC PMII Bangkalan, Alwin Faruq, menilai kebijakan tersebut keliru karena mengaitkan pelayanan publik dengan kewajiban perpajakan.

“Meningkatkan PAD merupakan tujuan yang baik. Tetapi pelayanan publik tidak boleh dijadikan alat untuk menekan masyarakat agar membayar pajak. Hak warga negara atas pelayanan administrasi tidak boleh disandera demi mengejar target penerimaan daerah,” kata Alwin, Rabu (1/7/2026).

Menurut PMII, pelayanan administrasi kependudukan merupakan hak warga negara yang memiliki dasar hukum tersendiri. Karena itu, organisasi mahasiswa tersebut menilai persyaratan pelunasan PBB-P2 dalam pengurusan dokumen administrasi berpotensi bertentangan dengan prinsip pelayanan publik serta asas keadilan.

PMII juga menyoroti dampak sosial dari kebijakan tersebut. Mereka menilai tidak semua masyarakat yang belum melunasi PBB-P2 merupakan wajib pajak yang sengaja menunggak. Sebagian di antaranya menghadapi keterbatasan ekonomi maupun kendala administratif sehingga dikhawatirkan akan kesulitan memperoleh layanan dasar apabila aturan tersebut diterapkan.

Sebagai solusi, PMII mendorong Pemkab Bangkalan memperkuat edukasi perpajakan, mempermudah mekanisme pembayaran, memperbarui basis data objek pajak, serta memberikan insentif bagi wajib pajak yang patuh. Langkah tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan menjadikan pelayanan publik sebagai instrumen untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Atas dasar itu, PC PMII Bangkalan mendesak Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengevaluasi sekaligus mencabut kebijakan tersebut. PMII juga menyatakan akan menempuh langkah lanjutan apabila kebijakan tetap diberlakukan karena dinilai berpotensi merugikan masyarakat.

Menanggapi kritik yang berkembang, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bangkalan Ahmad Ahadian Hamid (Dhied) membantah anggapan bahwa masyarakat diwajibkan melampirkan bukti pelunasan PBB-P2 untuk mengakses layanan administrasi publik.

Menurut Dhied, surat yang diterbitkan dalam rangka Gerakan Bulan Bakti Pembayaran/Pelunasan PBB-P2 Tahun 2026 sejatinya merupakan instruksi internal yang ditujukan kepada kepala perangkat daerah, camat, dan kepala badan agar diteruskan kepada aparatur sipil negara (ASN).

“Surat itu untuk ASN. Ditujukan kepada kepala dinas, kepala badan, dan camat agar staf ASN menjadi contoh dalam kepatuhan membayar PBB,” kata Dhied.

Ia menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir karena kebijakan tersebut, menurutnya, tidak ditujukan kepada masyarakat umum.

“Masyarakat tidak perlu khawatir. Itu untuk ASN agar menjadi teladan dalam membayar PBB,” ujarnya.

Dhied mengakui munculnya polemik karena informasi yang beredar di masyarakat hanya menampilkan sebagian isi surat, terutama pada poin ketiga, tanpa disertai keseluruhan konteks surat. Menurutnya, hal itu memunculkan persepsi bahwa persyaratan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat.

Untuk menghindari kesalahpahaman, Bapenda berencana menerbitkan surat klarifikasi atau ralat agar substansi kebijakan dapat dipahami secara utuh.

“Kami juga ikut bingung ketika muncul pemberitaan seperti itu. Setelah ini akan kami keluarkan surat ralat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Intinya ASN yang harus menjadi contoh bagi masyarakat,” kata dia.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.