BANGKALAN, BacaJatim.com – Polemik mengenai kewajiban melampirkan bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai syarat memperoleh layanan administrasi publik di Kabupaten Bangkalan mendapat klarifikasi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Kepala Bapenda Bangkalan Ahmad Ahadian Hamid (Dhi’ed) menegaskan, ketentuan dalam surat Gerakan Bulan Bakti Pembayaran/Pelunasan PBB-P2 Tahun 2026 tidak ditujukan kepada masyarakat umum. Menurut dia, surat tersebut merupakan instruksi internal yang ditujukan kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

“Surat itu untuk ASN. Ditujukan kepada kepala dinas, kepala badan, dan camat agar staf ASN menjadi contoh dalam kepatuhan membayar PBB,” ujar Dhi’ed, Rabu (1/7/2026).

Sebelumnya, surat yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan itu menjadi perhatian publik karena memuat ketentuan bahwa bukti pelunasan PBB-P2 Tahun 2026 dijadikan salah satu persyaratan administrasi pada sejumlah layanan pemerintah.

Layanan tersebut meliputi perizinan, pembuatan KTP, Kartu Keluarga (KK), surat keterangan, legalisasi dokumen, hingga penyewaan gedung dan aset milik pemerintah daerah.

Isi surat itu memunculkan anggapan bahwa masyarakat wajib melunasi PBB-P2 sebelum dapat mengakses layanan administrasi publik.

Dhi’ed menilai persepsi tersebut muncul karena informasi yang beredar hanya mengutip sebagian isi surat, terutama poin yang mengatur persyaratan layanan administrasi, tanpa disertai keseluruhan substansi kebijakan.

Ia menegaskan masyarakat tetap dapat mengakses layanan publik dan tidak perlu khawatir dengan beredarnya informasi tersebut.

“Masyarakat tidak perlu khawatir. Itu untuk ASN agar menjadi teladan dalam membayar PBB,” katanya.

Menurut Dhi’ed, Gerakan Bulan Bakti Pembayaran atau Pelunasan PBB-P2 yang berlangsung pada 1 Juli hingga 31 Agustus 2026 bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan membayar pajak, sekaligus mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PBB-P2.

Dalam program tersebut, seluruh ASN di lingkungan Pemkab Bangkalan diwajibkan menjadi pelopor pembayaran PBB-P2 dengan menyerahkan fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) kepada Bapenda sebagai bentuk komitmen.

Meski demikian, Bapenda mengakui redaksi surat yang beredar telah menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat. Untuk menghindari polemik berkepanjangan, Bapenda akan menerbitkan surat klarifikasi atau ralat.

“Kami juga ikut bingung ketika muncul pemberitaan seperti itu. Setelah ini akan kami keluarkan surat ralat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Intinya ASN yang harus menjadi contoh bagi masyarakat,” pungkasnya.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.