PAMEKASAN, Bacajatim.com – Kantor BPS Pamekasan dikepung massa. Puluhan anggota Federasi Taman Juang menggelar aksi, Kamis 2/7/2026 di Jl. Bonorogo Lawangan Daya.

Mereka menduga ada bobrok rekrutmen petugas pencacah Sensus Penduduk. Aksi dipimpin Rosi Kancil dan Slamet.

Bagi massa, ini bukan soal administrasi. “Ini hulu kacaunya data kemiskinan yang bikin bansos salah sasaran,” kata Rosi.

Rosi menuding ada warga miskin hilang dari data bansos. “Petugasnya diduga gak turun, karena rekrutmennya bermasalah,” pekiknya.

Federasi beberkan temuan krusial. BPS diduga loloskan figur double job: Sekdes, Perangkat Desa, Guru Honorer, hingga Mahasiswa aktif.

Keterlibatan perangkat desa dinilai rawan konflik kepentingan. Ditambah pencacah direkrut dari desa sendiri, bukan luar daerah.

“Kalau dari internal desa, yang didata duluan keluarga dan tim sukses. Warga miskin beneran tersisih,” tegas Rosi.

Massa paksa Kepala BPS keluar. Di bawah terik, Rosi ambil alih pelantang dan interogasi langsung pejabat BPS.

“Hei Kepala BPS! Pantas Sekdes, guru honorer, mahasiswa jadi pencacah? Ini rekrutmen profesional atau bagi-bagi jatah?” teriaknya.

Kepala BPS gelagapan dan tak bisa jawab. Jawaban dinilai berputar-putar, disambut sorakan cemooh massa aksi.

Tak puas, massa bidik laporan keuangan BPS. Slamet curiga ada SPJ fiktif setelah rekrutmen saja bisa diakali.

“Kami kunci data pencacah double job, manipulasi data, sampai SPJ fiktif. Minggu depan turun lagi massa lebih besar,” ancam Rosi.

Federasi ultimatum lapor ke KPK. “Jika gak jawab hari ini, pertanggungjawabkan di Gedung Merah Putih KPK Kuningan,” tutupnya.

Hingga berita ini rilis, Kepala BPS Pamekasan bungkam. Ia masuk gedung dengan pengawalan dan menolak konfirmasi.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.