PAMEKASAN, Bacajatim.com – Forum Mahasiswa Pantura (FORMatur) kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid II di depan Kantor Bupati Pamekasan, Rabu (08/07/2026). Aksi tersebut mengangkat isu dugaan praktik jual beli jabatan dalam pelaksanaan rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Massa aksi disambut langsung oleh Bupati Pamekasan KH. Holilurrahman, didampingi Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, serta Kepala Dinas Pendidikan.

Dalam dialog bersama para demonstran, Bupati menegaskan komitmennya terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik suap maupun mahar jabatan.

Koordinator Lapangan aksi, Hendra, menyampaikan kecurigaan masyarakat muncul karena pelaksanaan rotasi dan mutasi jabatan dinilai tidak dilakukan secara serentak.

“Saya hanya berandai-andai dan menggunakan logika bahwa ketika rotasi mutasi jabatan dilakukan secara berkala, tidak dilakukan secara serentak, maka muncul kecurigaan kami sebagai masyarakat. Ada apa ini? Indikasi permainan yang masuk dalam unsur jual beli jabatan bisa saja terjadi,” ujar Hendra.

Ia menambahkan, sebelum diumumkannya rotasi jabatan sudah beredar isu dugaan jual beli jabatan. Setelah itu ada jabatan yang dirotasi sebagian, sementara yang lain tetap dibiarkan.

“Kami akan tetap mengawal persoalan pengisian kekosongan jabatan ini. Kami juga akan mengkaji ulang, apakah lebih efektif dilakukan secara berkala atau kolektif,” tegasnya.

Hendra khawatir jika pelantikan dilakukan secara bertahap akan memicu kecurigaan publik terkait adanya praktik jual beli jabatan.

Menanggapi hal itu, Bupati KH. Holilurrahman menegaskan tidak ada praktik mahar dalam mutasi jabatan di Pemkab Pamekasan.

“Tanpa mahar itu jelas. Makanya ketika ada orang narik mahar, jangan laporkan ke saya, langsung ke KPK saja,” tegas KH. Holilurrahman di hadapan peserta aksi.

Bupati juga mengapresiasi jalannya aksi yang berlangsung tertib dan penuh etika.
“Alhamdulillah tidak ada tindakan anarkisme. Ucapannya bagus, karena apa yang dikatakan akan didengar anak-anak kita,” kata Bupati.

Ia memastikan pada bulan Juli hingga Agustus 2026 akan ada pelantikan, namun dengan skema parsial.

“Kami sudah berkeputusan, nanti akan ada pelantikan tapi bukan kolektif. Pelantikannya parsial. Kenapa? Kalau kolektif sekian ratus kursi diisi semua, nanti saling tunggu karena yang pensiun bersusulan. Satu dicopot, yang lain harus bergerak. Itu makan waktu,” jelasnya.

Bupati menyebut jumlah pejabat yang akan dilantik secara parsial sekitar 34 hingga maksimal 50 orang. Prosesnya ditargetkan selesai sampai pertengahan hingga akhir Agustus.

“Saya tidak tahu mereka datang karena ada demo atau tidak. Karena sendirian pun saya berani. Tapi saya sampaikan terima kasih kepada kawan-kawan yang peduli,” pungkasnya.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan diwarnai dialog antara mahasiswa dengan jajaran Pemkab Pamekasan. Massa berharap pemerintah dapat memberikan transparansi terkait proses rotasi dan mutasi jabatan, sekaligus memastikan seluruh kebijakan kepegawaian dilaksanakan secara profesional, objektif, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.