PAMEKASAN, Bacajatim.com – Massa yang tergabung dalam Federasi Teman Juang Grup Kabupaten Pamekasan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pamekasan, Kamis. Mereka mendesak adanya kepastian hukum dan proses penanganan yang transparan terhadap seorang dokter berinisial TT terkait dugaan penanganan pasien Ny. SS di RSU Larasati.
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan aksi Rosi Kancil menyampaikan tuntutan agar Dinkes Pamekasan segera mengambil tindakan tegas.
“Kami sangat berharap kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan untuk menindak tegas oknum dokter berinisial TT, menutup praktiknya, bahkan menutup RSU Larasati. Menurut keluarga pasien, sejak awal RSUD Smart Pamekasan sudah menyarankan agar pasien dirujuk ke Surabaya. Namun dokter TT menyampaikan bahwa pasien tidak perlu dirujuk karena penyakitnya bisa ditangani dengan operasi di sini,” ujar Korlap aksi.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, dr. Saifudin,., menemui massa dan menjelaskan bahwa penanganan dugaan pelanggaran disiplin profesi tenaga medis telah memiliki mekanisme resmi sesuai peraturan perundang-undangan.
Ia merujuk pada UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, PP Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana, serta Permenkes Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
“Tenaga medis wajib menjalankan praktik sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan SOP dengan mengutamakan keselamatan pasien. Setiap tindakan medis juga harus dengan persetujuan pasien atau keluarganya,” ujar dr. Saifudin.
Ia menjelaskan, apabila terdapat dugaan pelanggaran, pasien atau keluarga dapat mengajukan pengaduan kepada Majelis Disiplin Profesi (MDP) yang dibentuk di setiap provinsi.
“Majelis inilah yang berwenang memeriksa, memutus, dan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin profesi serta menjatuhkan sanksi,” jelas dr. Saifudin.
Dalam proses pemeriksaan, MDP akan menilai alat bukti berupa dokumen medis, barang bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, hingga keterangan tenaga medis yang diadukan.
Sanksi yang dapat dijatuhkan mulai dari peringatan tertulis, pelatihan kompetensi, penonaktifan sementara STR, hingga rekomendasi pencabutan SIP. Berdasarkan PP 28/2024 juga dapat diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan, denda, hingga pencabutan izin.
“Dinkes Pamekasan akan menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai kewenangan. Kami berkomitmen setiap laporan ditangani sesuai prosedur demi menjaga kualitas pelayanan dan perlindungan masyarakat,” tegasnya
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib. Hingga akhir, massa meminta agar proses penanganan dugaan pelanggaran terhadap dokter TT dilakukan secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

