SAMPANG, BacaJatim.com — Pembongkaran pekerjaan pada proyek Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Desa Omben, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, menjadi perhatian publik.
Pembongkaran tersebut dinilai tidak hanya mencerminkan adanya dugaan ketidaksesuaian teknis di lapangan, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas sistem pengawasan yang dijalankan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas.
Peristiwa itu menjadi ironi dalam pelaksanaan program yang mengedepankan prinsip pengendalian mutu. Sebab, fungsi pengawasan pada hakikatnya bukan hanya menemukan kesalahan setelah pekerjaan selesai dikerjakan, melainkan memastikan setiap tahapan konstruksi berjalan sesuai spesifikasi teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan ketentuan yang berlaku sejak awal pelaksanaan.
Muncul pertanyaan yang mengemuka di ruang publik: mengapa dugaan ketidaksesuaian baru teridentifikasi setelah pekerjaan berlangsung dan harus berujung pada pembongkaran? Pertanyaan tersebut menjadi relevan mengingat BBWS memiliki perangkat pengawasan, pendampingan teknis, serta mekanisme monitoring yang semestinya mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak tahap awal.
Upaya konfirmasi bacajatimcom kepada Konsultan Manajemen Balai (KMB) wilayah Kabupaten Sampang, Roif Fitrianto melalui pesan WhatsApp pada Minggu 26 Juli 2026 hingga berita ini terposting, belum mendapat respon atau jawaban dari pria tersebut.
Menanggapi hal itu, Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Sampang, Sudar, menilai proyek yang diduga hasilnya jauh dari kata normatif harus segera dievaluasi, karena percuma kalau membangun tapi manfaatnya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Kalau kualitasnya buruk ya harus dibongkar dan diganti yang lebih baik, sudah tahu materialnya tidak sesuai standar konstruksi malah dipaksakan, itu nggak bener,” ucap Sudar, Senin (27/07/2026).
Menurutnya, setiap proyek yang bersumber dari anggaran negara wajib dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis agar hasil pembangunan berkualitas dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
“Kejadian ini menjadi pengingat bahwa transparansi dan pengawasan publik adalah kunci untuk memastikan proyek-proyek pemerintah tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.
Dia menilai bahwa sikap tertutup Konsultan Balai sangat mencederai prinsip transparansi dalam penggunaan uang negara dan perlu di pertanyakan.
“Ini proyek pakai uang rakyat, bukan uang pribadi. Harusnya semua informasi terbuka. Ketika konsultan diam, publik patut curiga,” lontarnya.
Dia juga menilai lemahnya pengawasan menjadi salah satu penyebab terjadinya persoalan tersebut. Menurut Sudar, pengawasan yang baik sejak awal dapat mencegah kesalahan teknis hingga berujung pada pembongkaran ulang.
“Kalau dari awal diawasi dengan baik, mungkin tidak sampai dibongkar seperti ini,” tandasnya.
Hingga berita ini dipublish, belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana maupun dari BBWS Brantas terkait dugaan penggunaan material tidak sesuai standar serta pembongkaran ulang.

