SAMPANG, BacaJatim.com — Puluhan wartawan dari berbagai organisasi pers di Kabupaten Sampang menggelar aksi damai di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Jumat (31/07/2026) pagi.

Mereka mengecam pernyataan Prabowo Subianto yang mengaitkan profesi jurnalis/wartawan dengan istilah “londo ireng”. Pernyataan itu dilontarkan dalam pidatonya saat hadir di Harlah PKB ke-28 di Jakarta, Kamis (23/07/2026) lalu.

Pantauan bacajatimcom, dibawah terik matahari Kota Bahari, dua orang peserta aksi tampil mengenakan topeng Prabowo Subianto dan Mayor Teddy, sementara dari balik pengeras suara terdengar teriakan lantang yang menggema.

Para wartawan itu meminta Prabowo Subianto memberikan klarifikasi sekaligus menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas penggunaan diksi tersebut.

Dalam aksinya, mereka melakukan orasi serta membentang spanduk dan poster bertuliskan “Anti Kritik = Takut Kebenaran”, “Pers Bersama Rakyat”, “Lawan Intimidasi Jurnalis”,  “Kebenaran Harus Disuarakan”, “Tolak Stigmatisasi Jurnalis”, “Londo Ireng Bukan Pers”, dan sejumlah poster bernada kritikan lainnya.

Mereka juga melakukan aksi berjalan mundur untuk menggambarkan risiko kemunduran demokrasi apabila ruang kebebasan pers semakin menyempit.

Salah satu koordinator aksi, Hendriyanto menilai, pelabelan tersebut merendahkan profesi jurnalis/wartawan, mendelegitimasi kerja pers, serta berpotensi memperburuk iklim kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia.

“Ini merupakan bentuk kekecewaan kami sebagai insan pers di Kabupaten Sampang terkait pernyataan seorang Kepala Negara yang menyebut wartawan, jurnalis, LSM maupun pengamat dengan istilah Londo Ireng,” ujarnya.

Hendri menyebut ucapan Prabowo tidak menunjukkan empati dan berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap profesi jurnalis. Karena itu, pihaknya mendesak Presiden segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh jurnalis di Indonesia.

Selain dianggap sebagai bentuk perundungan, dia juga menilai pernyataan tersebut merupakan intimidasi terhadap kerja-kerja jurnalistik. Menurutnya, narasi yang menyebut jurnalis bekerja untuk kepentingan asing tidak memiliki dasar yang jelas dan justru dapat mengganggu kebebasan pers.

“Nah kita tahu bahwa seorang jurnalis itu bekerja untuk kepentingan masyarakat, untuk menyuarakan sesuai fakta, apa yang benar kepada masyarakat, bukan bekerja untuk asing,” tegasnya.

Wartawan saat menyampaikan aspirasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura.

Hendri juga meminta kepada para pejabat negara agar berhati-hati dalam menggunakan statement di muka umum. Dia juga meminta agar tidak mengkonotasikan seorang jurnalis sebagai perusak bangsa.

“Dalam negara demokrasi, kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari fungsi pers sebagai pengawas kepentingan publik. Menyampaikan fakta, melakukan verifikasi, dan mengawasi jalannya pemerintahan merupakan amanat yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” tandasnya.

Selain meminta klarifikasi dari Presiden, massa juga mendesak DPRD Kabupaten Sampang agar meneruskan seluruh aspirasi kepada pemerintah pusat dan DPR RI sehingga tuntutan tersebut mendapat perhatian.

Tak hanya itu, para peserta aksi meminta para anggota dewan menandatangani Petisi sebagai bentuk dukungan untuk Menuntut Presiden Prabowo Subianto Minta Maaf.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sampang, Rudi Kurniawan, menyatakan pihaknya menerima seluruh tuntutan yang disampaikan para wartawan dan berkomitmen meneruskannya kepada pemerintah pusat.

“Kami dari DPRD Kabupaten Sampang akan menindaklanjuti dan meneruskan apa yang menjadi aspirasi teman-teman media. Kami sepakat bahwa insan pers itu bukan londo ireng,” kata Rudi.

Hal senada juga di sampaikan oleh salah satu anggota DPRD dari Partai Gerindra, Alan Kaisan. Dirinya juga sepakat bahwa insan pers itu bukan londo ireng.

Tetapi, lanjut Alan, oknum-oknum yang merusak tatanan negara dengan memakai topeng pers dan berlindung di balik baju jurnalis itu adalah londo ireng. Itu yang perlu digaris bawahi.

“Apa yang menjadi pernyataan dari teman-teman media, saya ikut menyatakan dan saya juga akan ikut menandatangani,” tandas Alan.

Setelah seluruh rangkaian aksi selesai, puluhan wartawan itu membubarkan diri secara tertib. Melalui aksi damai tersebut, wartawan di Kabupaten Sampang berharap tidak ada lagi stigma maupun stereotip negatif yang diarahkan kepada profesi wartawan sehingga kebebasan pers tetap terjaga sebagai bagian penting dalam kehidupan demokrasi.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.