BANGKALAN, BacaJatim.com – Pengawasan terhadap fasilitas kesehatan di Kabupaten Bangkalan kembali menjadi sorotan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) meminta Pemerintah Kabupaten Bangkalan memperketat pengawasan terhadap rumah sakit, klinik, klinik kecantikan, hingga laboratorium agar seluruhnya memenuhi ketentuan perizinan dan dokumen lingkungan sesuai regulasi.

Desakan itu disampaikan saat perwakilan LIRA mendatangi Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan, Rabu (5/8/2026). Dalam audiensi tersebut, LIRA juga menyampaikan informasi yang mereka terima terkait dugaan pelayanan di salah satu rumah sakit ibu dan anak di Kecamatan Kamal yang disebut melibatkan konsultasi dokter spesialis secara daring. Informasi itu, menurut LIRA, perlu diverifikasi oleh instansi berwenang.

Koordinator aksi LIRA, Mathur Husairi, mengatakan setiap fasilitas kesehatan memiliki kewajiban memenuhi persyaratan administrasi, termasuk dokumen pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

Ia menjelaskan, rumah sakit dengan kategori tertentu diwajibkan memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), sedangkan fasilitas kesehatan lainnya harus melengkapi dokumen UKL-UPL maupun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) sesuai klasifikasinya.

“Jika ada fasilitas kesehatan yang belum memenuhi ketentuan tersebut, pemerintah perlu melakukan pengawasan dan penegakan aturan sesuai kewenangannya,” ujar Mathur.

Selain persoalan perizinan, LIRA meminta Dinas Kesehatan bersama Dinas Lingkungan Hidup melakukan evaluasi terhadap informasi yang mereka terima mengenai mekanisme pelayanan pasien di salah satu rumah sakit, sehingga dapat dipastikan apakah pelayanan telah berjalan sesuai standar yang berlaku.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan, dr. Nunuk Kristiani, menegaskan pemerintah daerah terbuka terhadap masukan masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
Menurutnya, Rumah Sakit Ibu dan Anak Glamor di Kecamatan Kamal yang menjadi perhatian LIRA telah memenuhi persyaratan administrasi.

“Secara administrasi tidak ada permasalahan. Rumah sakit tersebut telah memiliki izin melalui OSS serta izin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang diterbitkan pada 2022,” kata Nunuk.

Ia menjelaskan, Dinas Kesehatan secara berkala melakukan pembinaan terhadap seluruh fasilitas kesehatan di Bangkalan. Saat ini terdapat sembilan rumah sakit dan puluhan klinik yang dipantau melalui mekanisme pembinaan rutin setiap enam bulan, serta proses akreditasi yang dilaksanakan setiap tiga tahun.

Apabila dalam proses pembinaan maupun akreditasi ditemukan ketidaksesuaian terhadap standar pelayanan, kata dia, fasilitas kesehatan dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Terkait isu dugaan penggiringan pasien ke fasilitas kesehatan tertentu, Nunuk menegaskan Dinas Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran yang melarang praktik yang mengarah pada gratifikasi maupun pelanggaran mekanisme rujukan.

“Jika ada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, kami akan melakukan pemanggilan dan pembinaan sesuai prosedur,” ujarnya.

Untuk memastikan sistem rujukan berjalan efektif, Dinas Kesehatan mengoordinasikan seluruh fasilitas kesehatan melalui Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi (Sisrute) serta forum komunikasi yang melibatkan puskesmas, rumah sakit pemerintah, dan rumah sakit swasta. Mekanisme tersebut diharapkan memastikan pasien memperoleh layanan sesuai kondisi medis dan tingkat kegawatannya.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.