PAMEKASAN, BacaJatim.com – Forum Mahasiswa Pantura (FORMATUR)* kembali menyuarakan desakan kepada Kejaksaan Negeri Pamekasan agar membuka transparansi penanganan 5 kasus dugaan korupsi dengan total nilai lebih dari Rp20,6 miliar.

Desakan itu disampaikan saat aksi di depan kantor Kejari, Kamis (13/8/2026). Massa juga menyerahkan “rapor merah” sebagai bentuk evaluasi kinerja Kejari.

Koordinator Lapangan FORMATUR, Hendra, menyebut kelima kasus tersebut telah lama dilaporkan namun belum menunjukkan progres signifikan.

“Uang puluhan miliar milik rakyat Pamekasan menguap begitu saja, sementara Kejari mempertontonkan drama pembiaran,” tegas Hendra.

Hendra merinci 5 kasus yang menuntut kepastian hukum:

1. Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Rp8,3 Miliar
Diduga ada penyimpangan spesifikasi dan mark-up anggaran.
2. Dana Hibah KONI Porprov Jatim IX 2025 Rp1,4 Miliar
Diduga manipulasi LPJ, khususnya pembengkakan anggaran mamin atlet. Laporan masuk Januari 2025.
3. Pengadaan di RSUD Pamekasan Rp8 Miliar
Diduga ada penyimpangan anggaran sektor kesehatan.
4. Praktik Pungli Bimtek Dukcapil Rp2,6 Juta per orang
Diduga pemerasan berkedok kegiatan bimtek.
5. Proyek Dinas PUPR Pamekasan Rp2,9 Miliar
Kasus terbaru yang ditangani usai penggeledahan.

Dalam aksinya, FORMATUR menyampaikan 4 tuntutan. Poin utama yang ditekankan adalah permintaan membuka transparansi publik status SPDP dan hasil audit 5 kasus dalam minggu ini.

Tuntutan lainnya: segera tetapkan tersangka khususnya kasus dana KONI Rp1,4 M, copot oknum penyidik yang “bermain-main waktu”, serta ultimatum 7×24 jam. Jika tidak ada progres, FORMATUR akan menggelar aksi lanjutan dan melapor ke Kejagung.

Kasi Intelijen Kejari Pamekasan Agus Setiyo Budi menemui massa dan menyebut pihaknya sudah bekerja maksimal, termasuk lembur hingga pukul 22.00 WIB.

Untuk kasus hasil penggeledahan di Dinas PUPR, ia memastikan statusnya masih penyidikan dan belum ada penetapan tersangka.

“Kita sudah melakukan penyidikan. Tapi pada saat ini masih pada tahap belum ada penetapan tersangkanya,” jelasnya.

Agus juga membenarkan Direktur CV Dzarrin* telah diperiksa hingga pukul 21.30. Untuk pemeriksaan mantan Kadis PUPR Amin Jabir dan Bupati, ia meminta dikonfirmasi ke Kasi Pidsus.

Terkait aksi anarkis pembuangan kotoran hewan, Kasi Intel menyayangkan.
“Demo silakan, tapi jangan anarkis. Itu fasilitas negara,” ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, Kejari Pamekasan belum menetapkan tersangka dari 5 kasus tersebut.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.