PAMEKASAN, bacajatim.com – Usai kantornya digeruduk massa aksi, Bupati Pamekasan akhirnya menerbitkan kebijakan pro rakyat. Layanan kesehatan di Pamekasan digratiskan selama satu bulan penuh mulai 1 Oktober 2026.
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Bupati yang disampaikan oleh Koordinator Aksi Masyarakat Pamekasan Menagih Keadilan, Marsuto Alfiyanto bersama Iwan dan Abdus Marhaen.
Menurut Marsuto, ada empat fasilitas yang wajib menggratiskan pasien yakni seluruh Puskesmas, RSUD Waru, RSUD Pamekasan, dan RSUD Mohammad Noer. Larangan pungut biaya berlaku untuk rawat jalan dan rawat inap dengan semua jenis penyakit, kecuali pasien meninggal.
“Ini merupakan bentuk hadiah dari Bupati Pamekasan,” ucapnya.
Ia menambahkan, kebijakan terbaru semua desil tetap dilayani dengan konsekuensi wajib kelas 3 maksimal 7 orang dalam satu kamar. Jika ada faskes yang membandel, massa mengancam akan kembali menggelar aksi.
“Apabila instruksi bupati ini tidak diindahkan, kami akan langsung mendemo tempat pelayanan kesehatan tersebut,” katanya.
Sementara itu, Sekda Pamekasan Taufikurrahman menegaskan SE tersebut efektif berlaku hari ini.
“Surat itu sudah berlaku hari ini, tanggal 2. Artinya semua pelayanan untuk yang miskin gratis,” jelas Sekda.
Terkait warga miskin desil tinggi yang BPJS-nya terblokir, Sekda menegaskan tetap akan dilayani gratis setelah dicek di lapangan.

