SAMPANG, BacaJatim.com — Pengadaan 100 set pakaian olahraga di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Madura Jawa Timur, senilai Rp17.427.000 dibatalkan setelah menuai sorotan.

Namun, pembatalan tersebut justru menjadi tanda tanya besar karena anggaran yang bersumber dari uang negara itu telah dibayarkan secara penuh pada 8 Mei 2026 lalu.

Berdasarkan data yang diperoleh bacajatimcom, transaksi pembayaran dana tersebut tercatat dengan kode 35.27/04.0/000167/LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2026, dan sebagai penerima pembayaran atas nama CV Subhan Affandi atau PT Sandi Mitra Jasa.

Pembatalan dikonfirmasi Kepala Disdik Sampang Nor Alam melalui Kepala Subbagian (Kasubbag) Umum, Dadang.

Dadang menyebut pembatalan dilakukan karena program tersebut dinilai kurang memberikan manfaat dan sebagai bagian dari efisiensi anggaran.

“Program itu telah dibatalkan, dan anggarannya juga sudah dikembalikan ke Kas Daerah,” kata Dadang ditemui di Kantor Disdik Sampang.

Saat ditanya kapan waktu pembatalan dilakukan dan seperti apa bukti pengembalian dana ke kas daerah, Dadang tidak bisa memberikan penjelasan lebih lanjut.

“Kalau soal waktunya saya lupa, yang jelas pengadaan itu sudah dibatalkan,” ucapnya.

Menyikapi pembatalan tersebut, aktivis Anti Korupsi Kabupaten Sampang, Abdullah, mempertanyakan logika anggaran di Disdik Sampang terkait pembatalan pengadaan pakaian olahraga tersebut.

“Ini logika anggaran terbalik. Kalau memang dinilai kurang memberikan manfaat dan sebagai bagian dari efisiensi anggaran, kenapa tetap dicairkan?,” kata Abdullah, Rabu (07/10/2026).

Abdullah menilai tindakan yang dilakukan sama halnya memalsukan dokumen penarikan anggaran atas penyelesaian pekerjaan. Sehingga, melanggar secara hukum.

“Jika benar uang itu sudah dicairkan 100 persen, maka program ini dapat dikatakan fiktif. Sehingga aparat penegak hukum harus mengusut dan memeriksa tindakan tersebut,” tegasnya.

Abdullah juga menilai ada dugaan pemalsuan dokumen dalam proses pengajuan pencairan anggaran tersebut.

“Disitu ada pemalsuan dukumen, tidak mungkin anggaran cair tanpa dukumen yang jelas, sementara barangnya tidak ada. Artinya dokumen itu palsu,” pungkasnya.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.