SURABAYA, BacaJatim.com – Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Jawa Timur (APMP JATIM) mendesak Polda Jawa Timur mengusut tuntas dugaan praktik perdagangan dan peleburan emas ilegal di Kabupaten Bangkalan. Desakan itu disampaikan melalui aksi demonstrasi di depan Markas Polda Jatim, Kamis (8/10/2026) kemarin.

Dalam aksi yang dikoordinatori Acek Kusuma tersebut, massa menyoroti aktivitas sebuah toko emas di Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan, yang diduga berkaitan dengan praktik perdagangan dan peleburan emas bermasalah.

APMP JATIM meminta kepolisian tidak hanya menindaklanjuti laporan secara administratif, tetapi juga menelusuri seluruh aspek yang berpotensi mengandung pelanggaran hukum, mulai dari kegiatan perdagangan, proses peleburan, hingga dugaan penyimpangan kewajiban perpajakan.

Koordinator aksi, Acek Kusuma, menilai penyelidikan yang menyeluruh diperlukan agar persoalan tersebut memperoleh kejelasan hukum. Ia meminta aparat memeriksa setiap indikasi pelanggaran berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku.

Menurut Acek, apabila ditemukan unsur tindak pidana, aparat harus menindaklanjutinya sesuai prosedur hukum. Sebaliknya, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara transparan kepada masyarakat.

“Kami meminta Polda Jatim mengusut secara menyeluruh dugaan peleburan dan perdagangan emas ilegal serta dugaan persoalan perpajakan yang kami soroti. Jangan sampai ada pembiaran apabila memang ditemukan pelanggaran,” tegasnya.

Selain aktivitas perdagangan dan peleburan emas, APMP JATIM turut meminta agar aspek perpajakan diperiksa. Mereka mendorong koordinasi antara kepolisian dan instansi berwenang untuk memastikan apakah kegiatan usaha yang dipersoalkan telah memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

Massa juga meminta penyidik mendalami kemungkinan adanya tindak pidana lain, termasuk dugaan pencucian uang, apabila ditemukan indikasi dan bukti yang mendukung. Penelusuran, menurut mereka, perlu dilakukan secara menyeluruh terhadap pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas usaha tersebut.

APMP JATIM menegaskan, berbagai dugaan itu harus ditempatkan sebagai materi yang perlu diverifikasi melalui proses hukum. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran, termasuk potensi kerugian negara, sepenuhnya harus didasarkan pada hasil pemeriksaan aparat yang berwenang.

APMP JATIM menyatakan tidak akan berhenti pada aksi tersebut. Mereka berencana menggelar demonstrasi lanjutan di depan Mapolda Jatim setiap Kamis selama Oktober 2026 untuk mengawal tindak lanjut atas tuntutan yang telah disampaikan.

Organisasi itu bahkan membuka kemungkinan membawa persoalan tersebut ke Mabes Polri di Jakarta apabila hingga aksi jilid III mereka menilai belum ada perkembangan penanganan yang memadai.

Acek mengatakan, aksi berkelanjutan tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus dorongan agar proses penegakan hukum berjalan terbuka dan profesional.

“Kami akan terus mengawal persoalan ini. Kami ingin penegakan hukum berjalan transparan, profesional dan tidak tebang pilih,” ujarnya.

APMP JATIM juga berharap pimpinan baru Polda Jawa Timur memberikan perhatian terhadap persoalan yang mereka soroti. Mereka meminta penanganan dilakukan secara objektif tanpa intervensi maupun perlakuan berbeda terhadap pihak-pihak yang diperiksa.

Bagi APMP JATIM, kepastian hukum menjadi hal utama yang harus diperoleh masyarakat. Karena itu, mereka meminta setiap dugaan yang disampaikan ditindaklanjuti secara proporsional, baik apabila ditemukan unsur pidana maupun jika hasil pemeriksaan tidak membuktikan adanya pelanggaran.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.