BANGKALAN, BacaJatim.com – DPRD Kabupaten Bangkalan mulai menyoroti arah kebijakan belanja daerah dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027.

Fraksi-fraksi di DPRD meminta agar anggaran yang disusun pemerintah daerah benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat. Hal itu terungkap dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD 2027, Kamis (22/10/2026).

Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Fatkurrahman, menyampaikan bahwa penggunaan anggaran perlu diarahkan pada program prioritas yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Selain itu, alokasi belanja daerah juga diharapkan mampu mendukung optimalisasi kinerja pemerintah kabupaten.

Menurut Fatkurrahman, substansi pembahasan APBD tidak hanya berkaitan dengan besaran anggaran, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut dimanfaatkan secara efektif sesuai kebutuhan daerah.

“Teman-teman fraksi menginginkan APBD benar-benar fokus pada kebutuhan masyarakat dan mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah,” ujarnya.

Pemandangan umum fraksi menjadi salah satu tahapan penting dalam pembahasan Raperda APBD sebelum berlanjut ke proses pembahasan berikutnya. Pandangan tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD menjalankan fungsi anggaran sekaligus memberikan masukan terhadap arah kebijakan fiskal daerah.

Rapat paripurna kali ini berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Santri Nasional. Para anggota DPRD Bangkalan terlihat mengenakan sarung dan busana muslim, menghadirkan suasana berbeda di ruang sidang.

Meski berlangsung dalam nuansa peringatan Hari Santri, agenda utama rapat tetap berfokus pada pembahasan rancangan anggaran daerah untuk 2027, terutama terkait harapan agar belanja pemerintah dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat Bangkalan.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.