BANGKALAN, BacaJatim.com – Universitas Trunojoyo Madura (UTM) meresmikan Lembaga Assessment Center yang diproyeksikan mendukung pemetaan kompetensi dan talenta aparatur sipil negara (ASN), khususnya di wilayah Madura dan Jawa Timur, Rabu (4/11/2026).
Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Suharmen, menyambut positif kehadiran lembaga tersebut. Menurut dia, Assessment Center UTM berpeluang menjadi mitra BKN dalam pelaksanaan penilaian kompetensi ASN.
Suharmen menilai, keberadaan fasilitas assessment di Madura dapat mempermudah instansi pemerintah dalam mengakses layanan penilaian kompetensi. Selama ini, kebutuhan assessment mengharuskan sejumlah instansi mengakses fasilitas di luar daerah sehingga menimbulkan konsekuensi biaya transportasi dan perjalanan.
Dengan tersedianya fasilitas di UTM, kebutuhan tersebut diharapkan dapat ditekan. Selain lebih dekat, pelaksanaan penilaian kompetensi juga berpotensi berlangsung lebih efisien.
“Ini menjadi solusi untuk masyarakat Bangkalan dan Madura pada umumnya tidak perlu lagi keluar Madura saat penilaian kompetensi ASN, minimal mengurangi biaya operasional,” kata dia.
Kehadiran lembaga tersebut, lanjut Suharmen, juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam penerapan manajemen talenta ASN secara nasional. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari agenda Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) bersama BKN untuk memperkuat pengelolaan aparatur berbasis kompetensi dan potensi.
Sementara itu, Rektor UTM Prof. Safi’ mengatakan, lembaga tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi kebutuhan penilaian kompetensi ASN. Pemerintah daerah, badan usaha milik daerah (BUMD), maupun instansi lain juga dapat memanfaatkannya untuk pemetaan dan pengembangan talenta sumber daya manusia (SDM).
“Assessment Center ini kita siapkan untuk membantu pemerintah daerah, BUMD, atau instansi yang membutuhkan pemetaan talenta yang dimiliki, termasuk pengembangannya,” ujar Safi’.
Menurut Safi’, assessment dapat digunakan dalam berbagai kebutuhan, mulai dari pemetaan kompetensi pegawai hingga proses rekrutmen dan seleksi jabatan.
“Untuk perekrutan juga bisa, sesuai kebutuhan pihak mitra,” katanya.
Beberapa posisi yang dapat menggunakan mekanisme tersebut antara lain kepala dinas, kepala bagian, kepala sekolah, dan kepala puskesmas. Penilaian dilakukan untuk melihat kesesuaian kompetensi kandidat dengan jabatan yang akan ditempati.
“Misalnya dalam penentuan pejabat-pejabat struktural, seperti kepala dinas, kepala bagian, kepala sekolah, atau kepala puskesmas. Itu bisa didahului dengan assessment untuk memastikan siapa yang tepat di posisi tersebut,” jelasnya.
UTM, kata dia, telah memiliki sekitar empat asesor yang memiliki kompetensi di bidang manajemen talenta. Jumlah tersebut akan terus dikembangkan untuk menunjang pelaksanaan layanan assessment.
Selain itu, UTM juga telah mendapatkan kepercayaan sebagai salah satu pusat pengembangan SDM dosen di antara 72 perguruan tinggi.
Salah satu peluang pemanfaatannya adalah seleksi komisaris dan Dewan Pengawas BUMD, termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Bangkalan. Proses seleksi jabatan tersebut membutuhkan uji kompetensi melalui mekanisme assessment.
“BUMD di Bangkalan, misalnya, sedang melakukan rekrutmen komisaris dan Dewan Pengawas BPR. Itu ada keharusan untuk dilakukan assessment atau uji kompetensi. Nah, itu bisa menggunakan pusat assessment yang kita miliki,” ungkap Safi’.
Di luar layanan untuk instansi, UTM juga memiliki Lembaga Uji Kompetensi yang telah beroperasi sekitar dua tahun. Lembaga ini melayani pengujian dan sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa maupun lulusan.
Menurut Safi’, pengembangan berbagai layanan tersebut merupakan bagian dari upaya UTM agar mampu menjalankan fungsi perguruan tinggi secara lebih luas.
“Saya ingin UTM itu bisa melakukan seperti yang dilakukan di kampus-kampus lain. Sebenarnya tidak muluk-muluk, tetapi ternyata banyak yang harus dilakukan karena masih banyak hal yang belum kita lakukan selama ini,” tuturnya.
Pengembangan Assessment Center tersebut menambah peran UTM dalam penyediaan layanan penilaian kompetensi SDM. Namun, efektivitas lembaga ini nantinya akan ditentukan oleh kualitas asesmen, independensi penilaian, serta pemanfaatannya oleh instansi pemerintah dan mitra terkait.

